JAYAPURA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjanjikan, jumlah guru SD hingga SMA/SMK di Papua akan ditambah. Penambahan itu akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi sekolah di provinsi tersebut yang tidak memiliki tenaga pengajar.
"Sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah bahwa kalau memang masih kurang, akan ditambah dan dipenuhi," katanya di Jayapura, Papua, Selasa (15/7). Hal tersebut disampaikan usai Mendikbud menyampaikan pencanangan implementasi Kurikulum 2013 Provinsi Papua serta penyerahan buku kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK yang dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Papua, jumlah guru di provinsi itu mulai SD hingga SMA/SMK sebanyak 26.923 orang yang tersebar di 28 kabupaten dan satu kota. Dari jumlah tersebut seharusnya jumlah guru sasaran yang sudah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 16.094 guru. Namun, dalam kenyataannya yang terlatih secara formal maupun mandiri sekitar 5.000 sampai 6.000 guru atau sekitar 37 persen.
Menurut Nuh, ada dua cara dalam mencari solusi kekurangan guru, yaitu dengan cara temporer dan permanen.
Untuk cara temporer, yakni mengirim guru dengan program Sekolah Mengajar di Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T). Dari program tersebut, menurut Nuh, Kemendikbud telah mengirim sekira 3.000 guru per tahun ke daerah terpencil.
Setelah solusi temporer selesai maka disiapkan solusi permanen, yaitu guru-guru dari (SM3T) disekolahkan di Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Setelah selesai di PLPG, para guru akan dikembalikan lagi ke daerah tempatnya mengabdi.
Menurut Nuh, Kemendikbud sudah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk memprioritaskan alokasikan formasi pengangkatan guru. Artinya, para peserta SM3T akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai guru di kabupaten/kota, tempat mereka semula menjadi guru. "Itu solusi permanen di samping akan mencari putra putri setempat untuk bisa djadikan guru," ujarnya.
Nuh menegaskan, saat sudah menjadi pegawai negeri sipil, guru tidak boleh pindah ke daerah lain sehingga tidak terkesan hanya menjalani program SM3T sebagai transit. Ia yakin dengan cara seperti itu kekurangan guru di Papua dan provinsi lain tidak terjadi lagi sekalipun memang memerlukan waktu panjang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda mengatakan, akibat kekurangan guru, daerahnya kesulitan menjalankan Kurikulum 2013. Ia meminta Pemprov Papua untuk mempertegas penggunaan 30 persen dana otonomi khusus untuk pendidikan, termasuk pelatihan implementasi Kurikulum 2013. n antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
