JAKARTA — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah mempersiapkan skenario jika Indonesia dijatuhi sanksi oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Tidak hanya itu, Kemenpora juga sudah mempersiapkan strategi jika hal terburuk menimpa sepak bola Indonesia.

"Kami tetap fokus pada keputusan kami. Karena apa yang kami lakukan sudah dalam koridor FIFA dan PSSI. Kami pun sudah mempersiapkan rencana jika Indonesia benar-benar dijatuhi sanksi. Namun, kami masih mengkaji langkah yang akan kami lakukan," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot Dewa Broto saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Senin (13/4).

Gatot mengaku tidak terkejut dengan tanggapan dari FIFA yang cenderung menyalahkan pemerintah dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dalam menyikapi persepakbolaan nasional, khususnya kompetisi Liga Super Indonesia (ISL). "Memang kami belum memegang bentuk fisik surat itu. Surat yang saya terima baru berupa PDF yang justru dari pihak lain di luar FIFA dan AFC. Bahkan, bukan dari pegawai Kemenpora," ujarnya.

Gatot menjelaskan, jika surat yang beredar itu benar, ia menilai surat dari induk organisasi sepak bola dunia itu kurang tepat. Karena dalam surat Menpora yang dikirimkan ke FIFA per 26 Februari dan 2 April itu, pemerintah tidak berniat melakukan intervensi ke PSSI.

Selain itu, Gatot mengaku, terkait surat ancaman FIFA, Kemenpora sudah menyurati Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam surat tersebut juga diberitahukan kepada Presiden dampak yang akan menimpa sepak bola Indonesia jika FIFA menjatuhi sanksi. Hanya, dalam surat tersebut tidak secara detail disebutkan langkah-langkah yang bakal dilakukan oleh Kemenpora setelah FIFA menjatuhkan sanksi.

Sekretaris PT Liga Indonesia enggan mengomentari surat ancaman FIFA kepada Kemenpora dengan alasan surat itu bukan urusan PSSI dan PT Liga Indonesia. Selain tidak diberi tembusan oleh FIFA, surat tersebut juga eksklusif balasan dari surat Kemenpora kepada FIFA. "Surat itu bukan urusan kami, melainkan murni urusan antara FIFA dan Kemenpora. Sekali lagi PSSI dan PT Liga tidak bertanggung jawab atas ancaman itu," ujar Tigor Salomboboy saat dihubungi melalui seluler, Senin.

Tigor menambahkan, PSSI maupun PT Liga tidak dalam posisi mengadu domba antara Kemenpora dan FIFA. Hal tersebut murni persoalan kedua belah pihak yang diawali oleh Kemenpora. Kendati demikian, bukan berarti pihaknya acuh terhadap teguran tersebut. Hanya, secara administrasi PSSI dan PT Liga tidak berhak untuk ikut campur dalam perselisihan pendapat antara FIFA dan Kemenpora.

Menurut Tigor, ia tidak ingin berandai-andai terkait sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Indonesia. Sebab, apa pun bentuk hukuman yang diputuskan oleh FIFA merupakan sanksi moral. "Kemudian sanksi tersebut bakal diketahui oleh dunia dan itu memalukan nama baik Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, aktivis Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi, menilai ancaman FIFA yang dilayangkan kepada Kemenpora adalah sebuah kesempatan emas untuk merevolusi PSSI secara total. Dengan demikian, PSSI tidak akan bisa menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya pekan depan. "Lagi pula, klub peserta ISL masih belum pantas disebut klub profesional. Salah satu buktinya adalah masih banyaknya gaji pemain yang belum dilunasi oleh manajemen klub. Menpora juga harus mempersiapkan rencana jika Indonesia benar-benar dijatuhi sanksi oleh FIFA," kata Apung.

Hanya, Apung sedikit kecewa atas sikap Menpora, Imam Nahrawi, yang sudah semakin lemah di depan PSSI. Padahal, sebelumnya politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantang menyuarakan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap PSSI. Bahkan, Imam telah menerima petisi ketidakpercayaan masyarakat dari ribuan suporter di sebuah stasiun televisi. rep: Ali Mansur ed: Endro Yuwanto

Ikuti Whatsapp Channel Republika