Rabu , 23 November 2011, 20:05 WIB

Soekarno Rancang Palangka Raya Jadi Ibu Kota Negara Sejak 1950-an

Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengemukakan bahwa Presiden Soekarno secara terencana telah merancang dan mempersiapkan Palangka Raya sebagai kandidat ibu kota negara Republik Indonesia.

"Palangka Raya sudah dipersiapkan melalui pembangunan yang terencana (development by plan), dan bukan pembangunan sesuai keinginan (development by interest)," katanya.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Siun Jarias pada seminar kajian teknis pengembangan Palangka Raya sebagai ibu kota NKRI di Palangka Raya, Rabu (23/11).

Seminar yang mengambil tema 'Pengembangan Palangka Raya dan Sekitar Wilayah Provinsi Kalteng sebagai Ibu Kota RI' tersebut dirancang dalam rangka merespons wacana persiapan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan RI yang diikuti bupati, DPRD dan dihadiri staf khusus Presiden Prof Dr M Mas'ud Said, dan Felix Wanggai, serta Dr Andrinof A Chaniago dari Universitas Indonesia (UI).

Ia mengatakan, wacana pemindahan ibu kota RI ke Palangka Raya telah digagas oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno sekitar tahun 1950-an. "Wacana tersebut diungkapkan Presiden Soekarno saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah pada 1957, yang saat itu bernama Desa Pahadut," kata gubernur.

Keinginan merancang dan mempersiapkan Pelangka Raya sebagai ibu kota negara, saat itu secara visioner telah dituangkan dalam rencana induk yang disusun Presiden Soekarno, di mana kota yang pernah diidamkan sebagai ibu kota negara tersebut memiliki luas 2.678,51 Km persegi dan jauh lebih luas dari Jakarta, yang luasnya hanya mencapai 661,52 km persegi.

Gubernur mengatakan, secara geografis prosisi Palangka Raya tepat berada di tengah Indonesia serta tidak berada pada daerah tektonik, sehingga kondisi ini relatif aman dari bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor.

Secara kultural masyarakat Kalteng dengan falsafah 'Huma Betang' siap menyongsong perpindahan ibu kota pemerintah tersebut.

"Secara potensi dari garis pantai, tambahnya, Kalteng memiliki potensi garis pantai sepanjang 750 km yang sangat memungkinkan dikembangkan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung keberadaan sebuah ibu kota pemerintahan," bebernya.

Lahan Dimungkinkan
Dia mengatakan, secara ketersediaan lahan sangat dimungkinkan untuk sarana transportasi udara. Sedangkan transportasi sungai masih cukup luas, termasuk untuk pembangunan bandara skala internasional karena Kalteng memiliki luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa.

Secara alamiah, di Kalteng juga terdapat sungai besar yang sangat penting untuk mendukung posisi tersebut. "Sebuah kalimat kunci terhadap keunggulan dan potensi tersebut adalah bagaimana upaya kita bersama untuk mengkaji dan mengkampanyekannya di forum-forum regional maupun nasional," tuturnya pada seminar yang juga dihadiri tokoh masyarakat Kalteng antara lain TT Suan dan Dase Durasid, yang dipandu Wakil Gubernur Kalteng H Ahmad Diran.

Teras mengatakan, seminar yang dilaksanakan tersebut merupakan momentum tepat dan strategis untuk membangunan kesepahaman serta menyatukan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam upaya merespon wacana persiapan Palangka Raya sebagai bagian dari provinsi Kalteng menjadi ibu kota pemerintahan NKRI.

Penyiapan Palangka Raya sebagai ibu kota Negara RI merupakan tugas yang telah diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Kalteng sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.1/2011.

Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan NKRI dari Jakarta ke Kalteng terus bergulir di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung.

Sumber : Antara

Berita Terkait