Selasa , 10 January 2017, 12:24 WIB

Komda Apmi Sumenep Komitmen Kawal Pemberdayaan Poros Maritim

Red: Hazliansyah
Komda Apmi Sumenep
Audiensi Komda Apmi Sumenep dengan DPRD Kabupaten Sumenep
Audiensi Komda Apmi Sumenep dengan DPRD Kabupaten Sumenep

REPUBLIKA.CO.ID, SUMENEP -- Komisariat Daerah Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (KOMDA APMI) Sumenep-Jawa Timur berkomitmen mengawal pengembangan dan pemberdayaan poros maritim Madura, khususnya potensi maritim di kabupaten Sumenep.

Salah satunya dilakukan dengan melakukan audiensi terkait sektor kemaritiman ke DPRD Kabupaten Sumenep pada Senin (9/1) kemarin.

“Madura, khususnya sumenep merupakan daerah pengembangan poros maritim nasional yang mempunyai potensi kelautan yang mumpuni dalam menyumbang terhadap pendapatan asli daerah," jelas Koordinator Komda Apmi Sumenep Firmansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).

Karena itu, lanjut dia, sektor ini harus terus senantiasa dikawal oleh pemuda maritim dan juga pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu Firmansyah mengatakan, pihaknya meminta penandatanganan surat kesepakatan (MOU) dengan DPRD Kabupaten Sumenep untuk senantiasa mengawal pengembangan poros maritim di Sumenep.

Namun Ketua DPRD Herman Dali, dikatakan Firmansyah, mengarahkan kepada penanggung jawab teknis yaitu SKPD terkait untuk mengawal poros maritim seperti yang diusulkan oleh APMI Sumenep.

"Padahal kami disini ingin meminta komitmen kepada DPRD Kabupaten untuk senatiasa mengawal pengembangan poros maritim di Sumenep, dengan berdasar pada mou kesepakatan tertulis. Bukan malah main lempar kepada hal teknis," kata dia.

Kabupaten Sumenep sejatinya memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi. Mulai dari perikanan, pengelolaan garam, wisata bahari, minyak dan gas bumi, transportasi laut, industri maritim dan pengembangan wilayah pesisir serta kepulauan.

Namun dengan potensi tersebut, jumlah penduduk miskin khususnya di Kepulauan Sumenep masih ada.

Menurut Firmansyah, jika dikaji lebih dalam, terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat di pesisir. Di antaranya, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin. Banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di pesisir bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek.

Demikian pula kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan nelayan. Akibat anomali iklim dalam tiga tahun terakhir ini, waktu melaut nelayan hanya 180 hari dalam setahun.

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan berpengaruh pula pada cara menangkap ikan. Sementara keterbatasan dalam pemahaman teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah kebiasaan atau pola hidup konsumtif. Umumnya masyarakat pesisir ketika hasil tangkapannya sedang baik, akan menghabiskannya dalam waktu singkat. Sebaliknya ketika paceklik peralatan apa saja di rumah akan dijual dengan harga murah.

Di sisi lain pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan pesisir selalu beriringan dengan kerusakan lingkungan dan habitat seperti terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Parahnya kerusakan ekosistim pesisir, semakin memengaruhi kuantitas hasil tangkapan nelayan.

Masalah kemiskinan masyarakat pesisir pada dasarnya bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan rekayasa sosial, bukan solusi secara parsial.

Oleh karena itu, Komisariat Daerah Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (KOMDA APMI) Sumenep – Jawa Tirmur berkomitmen untuk mengawal pengembangan dan pemberdayaan poros maritim madura khususnya potensi-potensi maritim di kabupaten Sumenep.