Sabtu, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 Januari 2018

Sabtu, 3 Jumadil Awwal 1439 / 20 Januari 2018

Kekuatan dan Kelemahan Indonesia Sebagai Bangsa (II)

Selasa 05 Desember 2017 07:28 WIB

Red: Elba Damhuri

Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif

Foto: Republika/Daan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Becermin pada sikap patriotik para tokoh PI dan tokoh SP yang diteruskan saat proklamasi dan perjuangan selama revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), kita patut benar bersyukur karena kekompakan dan kohesi nasional relatif tetap terjaga.

Memang terjadi gesekan politik antara dua elite nasional asal Minangkabau: Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, tetapi bisa diatasi karena kuatnya wibawa Soekarno-Hatta sebagai pemimpin puncak ketika itu.

Begitu juga terjadinya Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 disusul oleh perlawanan DI/TII tahun-tahun berikutnya yang berdarah-darah, akhirnya bisa diselesaikan, sekalipun dengan korban yang tidak sedikit.

Kemudian, bombardir pasukan kolonial Belanda pada 19 Desember 1948 atas Kota Yogyakarta yang berujung dengan penangkapan dan pembuangan Soekarno-Hatta dan beberapa tokoh nasional lainnya memang sangat merisaukan: apakah Republik Indonesia bisa bertahan?

Dengan petunjuk Allah dan kemauan kuat dari barisan pejuang nasional, maka Sjafroeddin Prawiranegara dan kawan-kawan pada 22 Desember 1948 berhasil membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di ranah Minang setelah Kota Bukittinggi juga dibom Belanda. PDRI adalah jawaban tegas dari bangsa Indonesia kepada kecongkakan Belanda dan sekutunya bahwa RI tetap tegak dan pantang tiarap, sekalipun Soekarno-Hatta ditangkap.

Di Jawa, Jenderal Soedirman, Kolonel AH Nasution, Jenderal TB Simatupang, Letkol Soeharto, dan seluruh pasukannya tidak pernah menyerah dan tetap mengancam keberadaan pasukan Belanda di mana pun mereka berada. Soedirman di Jawa dengan paru-paru satu dikenal sebagai pendukung kuat PDRI sampai saat Sjafroeddin menyerahkan kekuasaan kembali kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949 di ibu kota RI Yogyakarta.

Memang ada perasaan sakit pada kelompok Sjafroeddin, tetapi semuanya dimaafkan demi berhasilnya perjuangan kemerdekaan dan kokohnya persatuan nasional.

Kemudian, di era 1950-an terjadi pula perpecahan antara Soekarno dan Hatta karena perbedaan pandangan tentang politik dan demokrasi, sesuatu yang patut disesalkan. Tetapi, secara pribadi, hubungan kedua proklamator ini tetap terjalin baik, dan Hatta punya sifat “mengalah” demi menjaga keutuhan bangsa. Ini juga merupakan warisan sejarah yang patut dicermati.

Di awal 1958 sampai dengan awal 1960-an, bencana perpecahan nasional meledak lagi: munculnya gerakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra dan Permesta (Perjuangan Semesta) di Indonesia bagian timur. Gerakan daerah ini menuntut agar Presiden Soekarno taat kepada UUDS 1950, memperhatikan pembangunan daerah, dan jangan membiarkan PKI berkuasa. Gerakan daerah ini dengan banyak korban dapat dipatahkan dengan meninggalkan luka untuk rakyat di daerah yang bergolak.

Lagi di akhir 1965, PKI dengan G-30-S-nya untuk ketiga kalinya memberontak. Dengan berdarah-darah pemberontakan ini dapat ditumpas dengan segala ekses buruknya bagi mereka yang dituduh sebagai pengikut PKI. Masalah ini masih saja diungkit-ungkit sebagai dosa Orba (Orde Baru) yang dinilai kejam terhadap lawan politiknya.

Orang boleh bersengketa pendapat tentang apakah tindakan Orba itu sebagai kekuatan untuk menyelamatkan bangsa dan negara atau telah menyiksa sebagian rakyatnya yang tertipu oleh petualangan DN Aidit dengan G-30-S-nya.

Kekuatan yang lebih mendasar dari bangsa ini adalah kepiawaiannya dalam membuat rumusan filosofis dan ideologis yang serbacanggih dan hebat dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928 dan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Ini adalah warisan intelektual dan spiritual yang bernilai abadi yang hanya bisa dikerjakan oleh para pejuang terdidik yang visioner.

Tetapi, di sisi kekuatan dalam rumus-merumus, pada waktu yang sama terletak kelemahan akut dalam pelaksanaan rumusan itu ke dalam bentuk realitas. Pecahnya kongsi antara rumusan dan perilaku ini masih berlangsung sampai hari ini.

Pemerintah Jokowi/JK telah berupaya agar jarak antara cita-cita dan realitas dapat semakin mendekat, sebab di situlah kuncinya bahwa bangsa ini berhasil mewujudkan mimpi kemerdekaannya: tegaknya keadilan dan kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Bola sejarah sedang bergerak ke arah tujuan itu. Mari kita dukung dan kita kritik proses pembangunan nasional yang semoga benar-benar berkeadilan!

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika Setiap Minggunya

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES