REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Prof Azyumardi Azra
Suatu Senin siang, hari terakhir April 2012. Di pelataran Perpustakaan Charles E Young, UCLA, sambil menunggu pertemuan dengan Profesor Khaled Abou Fadl dan Profesor Poo Nawala, saya mengamati pengunjung perpustakaan yang keluar masuk. Sambil iseng, saya menghitung dalam hati jumlah mahasiswi yang menggunakan jilbab.
Selama sekitar setengah jam duduk di pinggir pelataran perpustakaan, saya mencatat dalam hati ada empat mahasiswi berjilbab; ada yang berkulit hitam, sawo matang, dan juga putih. Empat jelas bukan jumlah banyak; sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan begitu banyaknya mahasiswi lain yang lalu lalang tak berjilbab; atau bahkan berpakaian seadanya karena Los Angeles yang kian panas menjelang summer.
Tetapi, jelas pula, jumlah empat orang tersebut bagi saya sedikit banyak mencerminkan pertumbuhan signifikan para pemakai jilbab, yang kelihatan kian merata di berbagai kampus universitas AS. Karena, jika saya ingat ketika dua da sawarsa lalu saya belajar di kampus universitas AS—dalam hal ini Columbia University, New York City—hampir tidak pernah saya saksikan mahasiswi berjilbab.
Meningkatnya jumlah mahasiswi yang me makai jilbab (hijab) bukan kesan saya sendiri. Berbagai studi dilakukan peneliti tentang gejala ini, khususnya setelah peristiwa 11 September 2001, yang menyaksikan meningkatnya pemakaian jilbab di kalangan mahasiswi Muslim di berbagai kampus AS.
Peristiwa 9/11 yang juga sekaligus meningkatkan sikap antipati di kalangan masyarakat lokal Amerika terhadap Islam, Muslim, masjid, mushala, dan simbol Islam lain, ternyata berdampak sebaliknya, yakni bertambahnya pengguna menyangkut jilbab — bukan niqab atau burqa, tertutup penuh sejak dari ujung rambut, muka, mata, sampai ujung kaki.
Dalam konteks ini, pemakaian jilbab sangat boleh jadi merupakan salah satu bentuk politik identitas (identity politics) secara sederhana— tidak berlebihan seperti niqab dan burqa, sehingga tidak menampilkan perbedaan mencolok (blatant differences) yang dapat memancing mekanisme pertahanan diri masyarakat setempat lainnya.
Meski demikian, tetap saja perlu diajukan pertanyaan; apakah pemakai jilbab mengalami pelecehan? Dalam suatu kesempatan lain tahun lalu di sebuah kampus universitas terkenal di Cambridge, pernah saya menanyakan hal ini kepada tiga mahasiswi. Mereka mengaku belum atau tidak pernah mengalami pelecehan hanya karena ia mengenakan jilbab.
Sebaliknya, mereka sering mendapat apresiasi dari kawan-kawan non-Muslim mereka. Boleh jadi karena mereka tinggal di Cambridge atau Boston, Massachusetts, yang merupakan kawasan kosmopolitan, yang masyarakatnya sangat beragam dan terbiasa dengan perilaku macam-macam.
Tetapi, jelas pula kasus harassment terhadap pemakai jilbab bukan tidak ada, khu susnya di kawasan yang relatif monokultural di daerah tengah dan selatan AS. Menurut catatan American Civil Liberties Union (ACLU), pada 2006 ada 154 kasus pelecehan—meski jelas tidak harus terjadi di kampus.
ACLU juga mencatat laporan, 69 persen perempuan berjilbab lebih rentan terkena dis kriminasi dibanding sekitar 29 persen Muslimah tidak berjilbab. Juga ada kasus di mana perempuan berjilbab ditolak bekerja di kepolisian (kecuali di New York Police Department, Chicago, dan Los Angeles yang membolehkan) atau pe kerjaan lain.
Oleh karena itu, ACLU merasa perlu mengeluarkan pernyataan bahwa pelecehan terhadap pemakai jilbab merupakan pelanggaran hukum. Adalah bertentangan dengan Amendemen Pertama dan Empat Belas Konstitusi AS jika ada undang-undang, baik di tingkat federal maupun negara bagian, yang secara spesifik melarang pemakaian jilbab. Larangan yang sama juga dinyatakan dalam Akta Pemulihan Kebebasan Beragama.
Dengan pembelaan atas nama kebebasan beragama—meski di sana-sini bakal tetap ada pelecehan terhadap pemakai jilbab—agaknya bisa dipastikan kian banyak perempuan Muslim AS mengenakan jilbab. Dan, itulah Amerika dengan segala kontradiksinya, yang ternyata juga menjadi lahan subur bagi ekspresi simbolisme agama semacam jilbab.
