Selasa , 28 November 2017, 05:31 WIB

Nepal: Meniti Demokrasi di Atap Dunia

Red: Elba Damhuri
AP Photo/Niranjan Shrestha
Bidhya Devi Bhandari melambaikan tangan saat terpilih sebagai presiden perempuan pertama Nepal, Rabu (28/10).
Bidhya Devi Bhandari melambaikan tangan saat terpilih sebagai presiden perempuan pertama Nepal, Rabu (28/10).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Kamran Dikarma

Nepal menggelar pemilu pertama sejak berakhirnya perang saudara 2008.

Rakyat Nepal pada Ahad (26/11) berpartisipasi dalam pemilihan majelis parlemen. Ini merupakan penyelenggaraan pemilu parlemen pertama sejak berakhirnya perang saudara lebih dari satu dekade lalu. Pemilu ini diharapkan dapat meletakkan dasar bagi transisi Nepal menjadi negara federal.

Pemilu perdana ini akan digelar dalam dua tahap. Pemungutan suara tahap kedua akan diselenggarakan pada 7 Desember. Pada tahap pertama, pemilu dihelat di 32 distrik di Nepal, mencakup daerah perbukitan dan pegunungan.

Lebih dari tiga juta rakyat Nepal diharapkan memberikan suaranya dalam pemilihan parlemen tahap pertama ini. Mereka diminta bersedia datang ke pos-pos pemungutan suara di tengah cuaca dingin yang cukup menusuk. Di desa-desa terpencil di Himalaya, warga Nepal harus berjalan berjam-jam menerobos salju untuk mencapai pos pemungutan suara.

Pada November hingga Desember, Nepal memang selalu dibekap cuaca yang sangat dingin. Hal itu kerap membuat sebagian besar penduduk desa melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang lebih hangat.

Faktor cuaca pula yang menyebabkan Nepal harus menggelar pemilihan majelis parlemennya dalam dua tahap. Sebab, distribusi logistik kebutuhan pemilu ke daerah-daerah dengan iklim ekstrem membutuhkan upaya dan waktu ekstra.

Dalam pemilu ini, terdapat dua kekuatan politik yang bersaing untuk menjaring simpati dan suara dari rakyat Nepal, yakni Partai Komunis Nepal dan Partai Kongres Nepal. Partai Komunis Nepal merupakan gabungan dari kelompok Unified Marxist-Leninist dan mantan pejuang Maois Nepal. Sedangkan, Kongres Nepal adalah koalisi dari partai-partai monarki.

Persaingan antara dua kekuatan politik itu dinilai akan sangat sengit dan panas. Hal ini tak terlepas dari perang saudara selama satu dekade yang pernah dialami Nepal, yakni pada Februari 1996 hingga November 2006.





TAG

Berita Terkait