Sabtu , 04 November 2017, 06:03 WIB

Alexis dan Calon Presiden

Red: Karta Raharja Ucu
Dokumen pribadi
Arif Supriyono, wartawan Republika
Arif Supriyono, wartawan Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arif Supriyono, wartawan Republika

Upaya manajemen hotel dan pusat hiburan Alexis untuk memperpanjang izin usaha tak menemui hasil. Pemprov Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menolak memperpanjang daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Alexis. Dalih utama dari penolakan itu adalah adanya bentuk pelacuran terselubung yang ada di hotel tersebut.

Suasana pro dan kontra mengiringi penutupan Alexis di era Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Ini sangat kontras dibandingkan saat Ahok pada pertengahan 2014 menutup diskotek Stadium yang diduga kuat menjadi sarang peredaran narkoba. Kala itu pujian seolah datang dari seluruh penjuru Jakarta. Tindakan Ahok dianggap sudah tepat dan itu sekaligus memperlihatkan keberaniannya.

Penutupan diskotek Stadium dinilai merupakan bukti konsistensi Ahok untuk bersikap tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyimpangan. Koor dukungan pada Ahok serentak membahana di kala itu. Saat itu pula, sebagian masyarakat ibu kota sempat berharap agar Ahok juga menutup Alexis yang diduga kuat juga sarat dengan transaksi narkoba dan praktik pelacuran. Namun, harapan masyarakat itu tak terpenuhi. Kuatnya beking yang ada di belakang Alexis menjadi salah satu alasan, mengapa hotel yang berada di kawasan Jakarta Utara itu tetap beroperasi.

Tatkala Anies memutuskan untuk tak memperpanjang izin Alexis, rupanya tak serta-merta semua pujian menghampirinya. Sebagian pihak memuji langkah dan keberanian Anies yang begitu luar biasa. Sebagian lain justru mengecamnya.

Tudingan adanya praktik pelacuran juga tak dapat menjadi alasan yang bisa diterima pihak yang menolak tersebut. Anies diminta membuktikan adanya praktik pelacuran terselubung itu.

Dalih ini terasa aneh. Jauh sebelum itu, Ahok dengan lantang mengatakan adanya praktik pelacuran di lantai tujuh Hotel Alexis. Pada media massa, awal 2016, Ahok mengaku sempat memarahi anak buahnya yang tak menemukan adanya pelacuran di Alexis. Ahok lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengecek lagi.

Akhirnya anak buahnya mengaku, di lantai tujuh Alexis ada prostitusi yang melibatkan pelacur dari pelbagai negara. Bahkan kemudian Ahok menyebutkan, lantai tujuh di Alexis itu sebagai surga dunia. “Di Alexis, surga bukan di telapak kaki ibu akan tetapi di lantai tujuh,” papar Ahok saat itu.

Anehnya, saat itu tak ada yang membantah keterangan Ahok. Namun kini ketika Alexis ditutup, beberapa pihak meminta agar Anies membuktikan adanya pelacuran itu. Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang meminta hal ini. Saat Anies mengaku punya bukti adanya praktik pelacuran itu dan memiliki data para pengunjungnya, pihak yang memprotes justru meminta agar data tamu itu tak diungkap kepada publik.

Inilah salah satu keanehan tersebut. Pada satu sisi, mereka minta bukti dan keterbukaan. Ketika ada jawaban Pemprov DKI bahwa bukti itu ada, mereka buru-buru berteriak agar bukti itu tak diungkap pada khalayak. Bisa jadi, mereka khawatir nama koleganya --atau malah dia sendiri-- ada dalam daftar itu.

Sebagian yang tak sepakat dengan penghentian operasi Alexis juga memita agar Pemprov DKI ikut memikirkan keberadaan karyawan Alexis yang jumlahnya ratusan dan bakal menganggur Pada satu sisi, saran ini masuk akal dan selayaknya mendapat tanggapan positif. Di sisi lain, usulan ini terasa tidak adil.