Jumat , 13 Oktober 2017, 05:17 WIB

Menaksir Harga Teknologi Pita Lebar

Red: Karta Raharja Ucu
dokumen pribadi
Setyanavidita Livikancasera, wartawan Republika
Setyanavidita Livikancasera, wartawan Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Setyanavidita Livikancansera, wartawan Republika

Sejak layanan data melalui teknologi pita lebar alias broadband hadir di Indonesia, begitu banyak perubahan yang terjadi. Di bisnis operator, hal ini menggeser fokus layanan sekaligus sumber pendapatan.

Apabila di era 2G voice dan pesan singkat menjadi sumber pendapatan utama, memasuki zaman 3G, kedua layanan kemudian ini beralih status menjadi layanan legacy. Ekosistem perangkat yang makin mendukung, dengan lahirnya BlackBerry dan ponsel pintar lainnya, makin mengakselerasi perubahan di tengah pasar telekomunikasi.

Perlahan tapi pasti, teknologi pun menggeser banyak hal. Mulai dari perilaku sosial masyarakat, kegiatan ekonomi, hingga pola asuh anak, dan kedaulatan negara.

Berkat teknologi pita lebar, standar persababatan kini bisa diukur dari seberapa sering teman kita memberikan 'like' di sosial media. Hal ini tentu jauh bergeser dari standar sekitar satu dekade lalu. Dulu, teman diukur dari seberapa sering yang bersangkutan main ke rumah, jajan bersama, hingga saling berbagi rahasia.

Kemudian, dalam urusan ekonomi, disrupsi di berbagai industri sudah berkali-kali menjadi bahan kajian. Berkat hadirnya platform teknologi daring, segala jenis makanan hingga layanan memang jadi bisa lebih mudah didapat.

Tapi, di satu sisi, di saat kebiasaan memesan makanan secara daring sudah menjadi bagian dari keseharian, bukan tak mungkin etika standar makan langsung di restoran jadi sedikit terlupakan. Salah satunya, adalah orang menjadi semakin gagap mengantri ketika memesan makanan.

Maklum saja, kegiatan mengantre makanan kini bisa diwakilkan kepada para pengendara ojek daring. Konsumen tinggal duduk manis di rumah atau tempat kerja.

Di aspek yang lebih global, makin cepatnya perkembangan teknologi pita lebar membuat masyarakat semakin terdorong untuk terus meng-upgrade perangkatnya. Sebagai dampak kolateralnya, jumlah sampah elektronk pun meningkat drastis dalam beberapa tahun belakangan.

Saat ini, sampah elektronik telah berkembang menjadi salah satu masalah global. Diperkirakan, setiap tahunnya ada 40 juta ton sampah elektronik setiap tahunnya.

Sebagai gambaran, jumlah ini setara dengan membuang 800 laptop setiap detiknya. Di beberapa wilayah di dunia, jumlah ini diperkirakan akan meningkat 500 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam perkembangan teknologi pita lebar, dunia tidak hanya harus membayar mahal dampaknya dalam urusan lingkungan semata. Dalam cakupan internasional, ancaman hilangnya kedaulatan negara kini menjadi ancaman yang sebenarnya sudah di depan mata.

Konten yang mengalir tanpa batas di pipa para penyedia layanan broadband saat ini berisi berita, informasi, hingga berbagai transaksi. Dalam aspek ekonomi, makin terbukanya akses perdagangan secara luring melalui internet, berpotensi membuat Indonesia kehilangan sumber pemasukan pajak yang signifikan jumlahnya.

Gagapnya negara dalam menghadapi efek samping perkembangan teknolohgi, terasa nyata ketika upaya mengejar pajak Google dilakukan. Segala daya upaya dan sumber daya pun dikerahkan demi mendapat hak pajak dari raksasa teknologi yang sudah mengambil begitu banyak dari Indonesia.

Berbagai kesuliltan sejenis tentu sudah siap menunggu ke depannya, apabila negara tak segera membangun ‘gerbang imigrasi’ untuk berbagai konten di internet. Apabila ada gerbang ini, setidaknya, pemerintah akan memiliki data terkait berapa jumlah transaksi masyarakat Indonesia ketika mereka berbelanja di e-commerce luar negeri.

Terjangan teknologi dengan segala banjir informasinya mungkin memang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tapi, setidaknya hal itu jangan sampai mendisrupsi kedaulatan negara, termasuk membuat negara kesulitan untuk melindungi kepentingan di dalam negerinya.