Kamis , 07 Apr 2016, 09:14 WIB

Kementan Kerahkan 8 Ribu Petugas Mendata Pangan Strategis

Red: Taufik Rachman
Antara/Prasetia Fauzani
Sejumlah buruh tani memanen kedelai di lahan tandus Desa Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/10).
Sejumlah buruh tani memanen kedelai di lahan tandus Desa Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/10).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pertanian mengerahkan sebanyak 8.000 petugas untuk mendata pangan strategis di 4.000 kecamatan yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementan Suwandi mengatakan hal itu di sela-sela menghadiri acara Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian, Rabu malam di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan untuk mendukung program tersebut Kementan menganggarkan dana sebesar Rp 17 miliar tahun ini. "Ya melalui cara-cara ini kami berharap akan bisa mendapatkan data pertanian yang valid yang diambil dari lapangan langsung," ujarnya.

Ia mengatakan petugas terus melakukan pendataan dan monitor pergerakan harga atau persedian barang baik yang di produsen maupun persedian di pasar dan terus dilaporkan kepusat data di Kementan.

Dikatakan melalui cara ini diharapkan informasi mengenai komiditas penting itu bisa cepat tersebar kepada masyarakat sehingga mereka itu utamanya di daerah produsen tidak ketingalan untuk mengambil keputusan dalam usahanya.

Sekretaris Dinas Pertanian Jawa Tengah Bimo Santosa mengatakan, mengatakan untuk mengumpulkan data-data pertanian seperti tersebut memang dirasakan cukup berat, karena tanpa didukung petugas dan dana yang memadai rasanya sulit untuk melakukan pendataan sampai kedesa-desa.

"Ya kami memang diminta untuk menyajikan data-data pertanian yang akurat oleh Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tetapi untuk mengumpulkan data yang akurat itu tidak cukup hanya kebijakan saja, tetapi juga harus didukung anggaran yang memadai," katanya.

Ia mengatakan mengenai masalah data-data tersebut juga pernah diminta oleh para kalangan dewan, tetapi setelah mengajukan anggaran untuk mengumpulkan informasi data anggarannya ditolak.

Berita Terkait

Video

Setjen DPR RI Komit Berdayakan Perempuan