REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku belum mengetahui langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah mengupayakan perbaikan kualitas data pangan melalui sejumlah survei.
Belum dijalin pula koordinasi dalam bentuk apapun dalam pelaksanaannya.
Seperti diketahui, BPS tengah melakukan tiga macam survei yakni survei kajian cadangan beras, survei luas panen dan luas lahan tanaman pangan serta survei konsumsi beras. Di samping itu juga tengah dilakukan uji coba Kerangka Sampel Area (KSA) melalui pemanfaatan data satelit atau foto udara hingga 2018.
Tujuannya memastikan data luas panen tanaman yang berasal dari Kementan tidak overestimate. Data tersebut sejak 1973 menjadi bekal utama BPS melakukan perhitungan produktivitas pangan. Dalam kegiatan survei, BPS mengaku menjalin kerja sama dengan Kementan.
"Kita belum tahu (ada survei), tidak dikasih tahu, tapi ya silakan saja, gak apa-apa kita tidak ikutan, itu lebih bagus agar lebih obyektif, kita juga ingin angkanya benar toh," kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring saat dihubungi melalui telepon, Rabu (25/11).
Hasil mengaku sampai saat ini belum melakukan metode baru agar penghitungan data luas panen lebih akurat. Selama ini pengumpulan data diperoleh dari laporan dinas-dinas pertanian di daerah. Namun belum lama ini Kementan sempat melakukan sampling mandiri di kawasan sawah Aceh dan Jawa Barat, tepatnya di Sumedang, Bandung dan Tasik.
Tujuannya memastikan laporan dari daerah sesuai dengan perhitungan Kementan. Hasilnya diperoleh antara laporan dan hasil sampling kementan sesuai dan masuk akal. Tapi sekali lagi ia menegaskan untuk mempersilakan BPS melakukan survei apapun.
"Tidak usah diganggu," tuturnya.
Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS Happy Hardjo dalam acara Workshop bertajuk "Data Pangan Sebagai Evidence Based Policy Making menyebut, estimasi luas panen tidak menggunakan metode statistik.
"Hasil estimasi sangat dipengaruhi subyektivitas petugas pertanian di daerah," katanya.
Dalam pelaporan data tersebut, lanjut dia, rentan intervensi pihak tertentu karena misalnya baru mendapat bantuan. Jadi pelaporan inginnya tersebut dengan capaian tinggi. Kelemahan selanjutnya, petugas sering berganti tanpa dibarengi transfer of knowledge.
Selain itu, data yang dikumpulkan digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan program peningkatan produksi yang dilaksanakan oleh institusi pengumpul data.
Makanya potensi konflik kepentingannya sangat besar. Survei pun dirasa penting untuk dilakukan BPS agar memeroleh data yang lebih akurat sehingga menghasilkan kebijakan ekonomi di bidang pangan secara tepat.
