REPUBLIKA.CO.ID,TUBAN -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor komoditas strategis seperti jagung.
"Apapun alasannya impor kami kendalikan dan ekspor kami maksimalkan," katanya dalam sambutan di Desa Prunggahan Kulon sebagai bagian dari kunjungan kerja ke Tuban, Jawa Timur, Rabu.
Ia mengatakan jika harga jagung jatuh, keran impor akan ditutup sehingga mendorong stabilisasi harga.
Dengan melakukan kontrol terhadap impor, ia mengatakan semangat petani akan semakin membara dalam meningkatkan produktivitas baik jagung maupun komoditas lainnya seperti padi.
Ia mengatakan selain pengendalian impor, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur dan tata niaga serta memberikan subsidi bagi petani, bibit unggul dan alat pertanian.
Ia mencontohkan pihaknya telah menahan impor sebanyak 480 ribu ton jagung di sejumlah pelabuhan salah satunya di Medan agar harga jagung dalam negeri dapat naik.
Harga sebelum menahan impor, harga jagung basah Rp1.500 kilogram (kg). Setelah penahanan impor itu, pihaknya mengecek kembali harga jagung kering meningkat dari Rp 2.500 hingga Rp3.200 saat ini. "Cek harga jatuh, pintu impornya tutup," tuturnya.
Ia menambahkan persoalan pangan harus diselesaikan dari hulu ke hilir dari produksi hingga penjualan komoditas sehingga harga tidak fluktuatif.
Ia mengatakan dari 480 ribu ton jagung impor itu, sebanyak 135 ribu ton yang masuk ke Jawa Timur. Namun, jagung impor tersebut ditahan dan dimasukkan ke penyimpanan Badan Urusan
Logistik.
Lebih lanjut ia mengatakan impor atau tidak impor bukanlah suatu persoalan yang harus diperbincangkan, melainkan saat ini seharusnya menggenjot produktivitas pertanian.
Dengan demikian, perbedaan pendapat antara Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala tentang perlu tidaknya impor tidak perlu dipermasalahkan. Ia menegaskan yang penting adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
Kebijakan impor maupun tidak impor semuanya adalah demi kebutuhan dalam negeri. "Impor berdasarkan kebutuhan bukan keinginan," katanya
