REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) yang melakukan penggiringan suara dalam Pemilukada DKI Jakarta. Padahal kegiatan tersebut dapat merusak demokrasi lokal.
Sebab, kata Koordinator JPPR Yustriadi, penggunaan ormas dalam upaya penggiringan sauara hanya digunakan untuk kepentingan pragmatisme saja. "Seharusnya ormas-ormas tersebut juga melakukan pendidikan politik," ungkapnya saat melakukan jumpa pers di Jakarta, Sabtu (12/5).
Pendidikan tersebut, lanjut dia, sesungguhnya dapat meningkatkan perkembangan demokrasi lokal. Dalam hal tersebut agar masyarakat tidak hanya memilih calon gubernur karena ajakan atau bahkan paksaan. Tapi lebih pada pengenalan akan sosok serta visi dan misi kandidat yang ada.
Tak hanya itu, dalam upaya yang sama, Yustriadi juga menilai akan membawa dampak pada tidak ada pola kontrol dari masyarakat ketika Pemilukada selesai. Padahal, kata dia, masayarakat memiliki fungsi kontrol setelah Pemilukada berlangsung.
Dalam hal tersebut, masyarakat dapat menagih janji dari visi dan misi serta program para kandidat sebelum terpilih. Karena itu, JPPR menganggap pemilih yang ada di Jakarta masih masuk kedalam tingkat belum cerdas.
Selain itu, pihaknya juga menilai bahwa pemberian pendidikan politik seharusnya juga dilakukan oleh calon gubernur beserta partai politik. Tapi faktanya, ungkap dia, para para cagub dan parpol malah sibuk mencari sebanyak-banyaknya dukungan suara. "Bahkan dengan cara yang tidak sehat," ujarnya.
Menurut dia, penggunaan ormas untuk kepentingan mobilisasi suara merupakan simbol dari sikap tendensiusnya seorang calon gubernur. Selain itu, kegiatan tersebut juga mencerminkan sikap pragmatis dari para kandidat,
Pemeerintah lokal, tambah Yustriadi, seharusnya menggunakan ormas sebagai media untuk memberikan pendidikan politik. Ormas dalam upaya tersebut, dapat dijadikan sebagai pintu masuk secara berkelanjutan untuk mendidik masyarakat.
Sementara itu, Peneliti JPPR, N Hafid mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa lebih cermat dalam mensosialisasikan para kandidat gubernur. Sehingga masayarakat bisa mempertimbangkan mengenai keunggulan masing-masing kandidat tersebut sebagai alasan memilih. "Tugas ini yang harus ditingkatkan KPUD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
