Rabu, 9 Sya'ban 1439 / 25 April 2018

Rabu, 9 Sya'ban 1439 / 25 April 2018

Ekonomi Memasuki Tahun Politik 2018

Senin 08 Januari 2018 06:55 WIB

Red: Elba Damhuri

Umar Juoro

Umar Juoro

Foto: Republika/Da'an Yahya

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh: Umar Juoro

Memasuki 2018, harapan terhadap perkembangan ekonomi pada tahun politik ini adalah lebih baik, sekalipun masih belum seperti yang diharapkan. Pemerintah sendiri hanya menargetkan pertumbuhan 5,4 persen, lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia lebih rendah, 5,3 persen, banyak ekonomi juga seperti ini melihatnya.

Tahun politik itu sendiri masih banyak yang melihat dapat memberikan konstribusi kepada perekonomian. Menko Ekuin dan BI memperkirakan sumbangannya mencapai sekitar 0,2-0,3 persen terhadap PDB.

Namun, tampaknya sumbangan pilkada serta persiapan pemilu dan pilpres tahun ini akan lebih rendah dari sebelumnya karena belanja politik semakin rendah. Pihak penyumbang kampanye politik juga semakin berkurang karena investasi politik tidak lagi memberikan imbal hasil yang besar, apalagi dengan agresifnya KPK menangkapi politisi yang terlibat korupsi. Penyumbang dana politik pun menurun. Sekalipun demikian, praktik money politics masih terus berjalan.

Baca Juga: Menstimulasi Ekonomi Lima Persenan

Sebanyak 171 pilkada akan digelar pada 27 Juni serentak di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada memperebutkan posisi gubernur yang utama adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Provinsi tersebut penting bagi perekonomian.

Namun, melihat kandidat yang akan bertarung tampaknya politik uang tidak terlalu besar. Politik uang lebih mungkin di pilkada tingkat kabupaten yang sering peraturangannya lebih keras dan para calon bersaing ketat.

Persiapan pemilu dan pilpres juga dilakukan tahun ini. Pendaftaran caleg pada bulan Mei dan capres pada bulan Agustus. Pemilu dan pilpres akan dilakukan bersama-sama pada 17 April 2019.

Tentu bagi parpol dan capres, mereka mempersiapkan diri mulai pada 2018 ini. Belanja pemilu dan pilpres kelihatannya juga tidak sebesar pada pemilu dan pilpres 2014. Dengan pemilu dan pilpres dilakukan secara bersamaan dan masa kampanye diperpendek menjadi enam bulan maka pengeluaran dana kampanye relatif berkurang.

Dengan pertumbuhan lima persenan, satu pihak melihatnya dengan optimistis (setengah gelas penuh), tetapi di pihak lain pesimistis (setengah gelas kosong). Apalagi prospek pertumbuhan ekonomi juga hanya lima persenen. Hanya sedikit sektor yang pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Sektor itu adalah tetap yaitu informasi, transportasi dan keuangan. Di sektor manufaktur hanya industri makanan yang bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan pertumbuhan sekitar 6 persenan, optimisme bisa menjadi lebih meluas.

Dari faktor eksternal di satu sisi perbaikan ekonomi dunia memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi nasional. Harapannya ekspor yang mulai membaik akan dapat terus berlangsung. Investasi juga masih dapat diharapkan membaik. Karena itu, pasar modal juga bisa lebih baik.

Namun, di lain sisi, rencana Bank Sentral AS, the Fed, yang akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali dapat berpengaruh terhadap aliran dana keluar. Akibatnya, pasar modal akan terkoreksi dan nilai rupiah teedepresiasi.

Masyarakat pada umumnya cukup menerima keadaan ekonomi meski hanya tumbuh 5 persenan. Dengan inflasi yang rendah, 3,6 persen, dan kemungkinan juga relatif rendah di bawah 4 persen pada 2018, sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai hal yang baik karena kenaikan harga kebutuhan pokok terjaga.

Apalagi pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, sekalipun harga minyak mentah meningkat, dan tarif listrik juga tidak akan dinaikkan. Kenaikan biaya BBM akan ditanggung oleh Pertamina dan listrik oleh PLN. Tentu saja BUMN ini akan semakin menghadapi beban keuangan yang lebih besar.

Para pelaku ekonomi pada umumnya bersifat netral saja terhadap pilkada, pemilu, dan pilpres. Mereka tidak memperlihatkan dukungan yang ekplisit terhadap parpol, kandifat di pilkada, dan capres tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persenan dan hanya sektor informasi, transportasi, dan keuangan yang tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, sebenarnya pelaku ekonomi tidak begitu antusias terhadap pemerintahan Jokowi. Namun belum ada capres lain yang dipandang lebih baik.

Bagi pemilih pada umumnya, dengan inflasi relatif rendah dan program sosial pemerintah yang lebih baik, maka kemungkinan tidak akan terjadi perubahan pilihan yang berarti. Dalam pemilu maka PDIP kemungkinan akan memenangkan kembali pemilu.

Dengan dukungan pada Jokowi dan pergantian Ketua Umum Golkar kepada Airlangga Hartarto yang mengembalikan citra partai, Golkar masih berpeluang menjadi nomor dua. Untuk Pilpres kemungkinan Jokowi akan terpilih kembali sebagai presiden.

Para pelaku ekonomi menunggu apakah pemerintahan baru, dan juga pemimpin baru di daerah, akan menjalankan kebijakan yang lebih baik dalam menodorong perkembangan ekonomi. Dengan kata lain mereka lebih bersifat netral dan menunggu dalam tahun politik ini.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES