Rabu , 06 Desember 2017, 13:48 WIB

Konsekuensi Kebijakan AS Memindahkan Kedubes ke Yerusalem

Red: Agus Yulianto
Republika/Rakhmawaty La'lang
Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Legislasi di Media Center, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Legislasi di Media Center, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hikmahanto Juwana *)

Presiden Donald Trump dikhabarkan akan menyampaikan pidato untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada hari Rabu siang waktu Washington DC. Banyak pihak termasuk pemimpin dunia mengkhawatirkan hal ini.

Kebijakan ini, bila diambil, selain akan membuat instabilitas keamanan di Timur Tengah serta proses perdamaian Palestina dan Israel, tentu akan menjadi keprihatinan dunia.

Salah satu konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah AS adalah keamanan dan keselamatan warga dan badan hukum AS di berbagai belahan dunia terutama di Timur Tengah dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Ini karena masyarakat setempat bisa saja menunjukkan ketidak-setujuannya dengan cara-cara mereka sendiri. Hal-hal yang berbau AS akan menjadi target kemarahan. Di sinilah pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya.

Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga. Namun, karena banyaknya warga dan aset mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah manapun.

Masyarakat berbagai negara termasuk Imdonesia harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal yang berbau AS, terutama warganya. Justru warga AS harus didekati dan dihimbau agar mereka melakukan tindakan-tindakan agar kebijakan Trump tidak diimplementasi.

Rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar mengentikan implemetasi kebijakan Trump kalau kebijakan sudah bulat diambil.

Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal, maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS. Rakyat AS lah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump dan kedudukan Trump sebagai Presiden.

*) Guru Besar Hukum Internasional UI