Ahad , 19 November 2017, 11:41 WIB

Setnov Ditahan, Jokowi Terancam?

Red: Muhammad Subarkah
Republika/ Wihdan Hidayat
Setnov Kembali Pimpin Rapat Pleno. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuju ruangan Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10).
Setnov Kembali Pimpin Rapat Pleno. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuju ruangan Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10).

Oleh: DR Tony Rosyid*

Pilpres 2019 diprediksi akan ada dua calon yaitu incumbent dan satu lawan tanding. Lawan tanding ini bisa Prabowo, bisa juga tokoh yang sekarang menjadi "rising star". Presidential threshold 20%-25% yang telah disahkan DPR dalam UU Pemilu tanggal 20 Juli 2017 memang memungkinkan partai-partai berkoalisi mengusung tiga calon. Tapi sangat kecil kemungkinannya itu akan terjadi.

Saat ini ada dua kelompok koalisi yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah putih (KMP). Koalisi Indonesia Baru yang dinahkodai Jokowi memiliki suara mayoritas di DPR. Di koalisi ini ada PDIP (18,95%), Golkar (14,75%), Hanura (5,26%), Nasdem (6 72%), PKB (9,04%), PPP (6,53%), dan PAN (7,59%). Jumlah suara partai koalisi Indonesia Baru ini mencapai 68, 84%. Meski langkah politik partai-partai ini hampir selalu seirama jika menyangkut kepentingan dan instruksi sang dirigen, tetapi tidak menjamin mereka akan konsisten mendukung Jokowi sampai pilpres 2019. Politik itu dinamis, semua bisa berubah bergantung kekuatan yang lebih menjanjikan.

Saat ini, Golkar sebagai pendukung utama koalisi Indonesia Hebat sedang goyang. Ditahannya Setya Novanto oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya semakin menguatkan dorongan untuk segera diadakan munaslub di partai Golkar. Jika munaslub berhasil diadakan, maka besar kemungkinan akan terjadi pergeseran kepemimpinan di tubuh Golkar. Pergantian pemimpin baru di Golkar tidak mustahil akan merubah arah koalisi partai beringin ini. Apalagi jika kekuatan Jusuf Kalla berhasil memenangkan calonnya, hampir pasti Golkar akan  keluar dari koalisi mengingat JK selama ini tidak searah secara politik dengan Jokowi.

Jika Golkar berpaling, partai koalisi di kubu Jokowi pasti akan gaduh. Langkah Golkar berpotensi memicu partai-partai lain anggota koalisi untuk mengevaluasi dukungannya kepada Jokowi.

Tidak hanya Golkar, PKB juga berpotensi keluar dari koalisi jika elektabilitas Jokowi tidak aman. Keluarnya Golkar dari koalisi, kalau itu benar-benar terjadi, akan memperlemah posisi Jokowi, baik di parlemen maupun dukungan rakyat. Hasil survey Median yang dirilis beberapa bulan lalu bahwa elektabilitas Jokowi turun tajam hingga di angka 36,2% menunjukkan posisi Jokowi menghawatirkan. Dan kemungkinan akan lebih turun lagi jika Golkar menarik dukungannya.

Selain PKB, PPP sedang dapat tekanan yang berat dari konstituennya. Selain faktor perpecahan internalnya yang berlarut-larut, bergabungnya PPP ke koalisi Jokowi dan mendukung pencalonan Ahok di pilgub DKI membuat elektabilitas partai ka'bah ini, menurut hasil survey SMRC, turun bebas hingga 4,3% dari 6,53% di pileg 2014. Hampir semua partai koalisi yang mendukung Ahok di pilgub DKI beberapa waktu lalu cenderung turun. Sementara PDIP belum memberi jaminan akan mengusung Jokowi untuk kali kedua. Kalaulah PDIP legowo mengusung lagi Jokowi, tentu bukan tanpa syarat. Mengingat hubungan Jokowi-Mega selama ini banyak ketegangan, maka syarat-syarat itu tentu tidak akan ringan bagi kubu Jokowi. Kalau kesepakatan keduanya terjadi, istilah "petugas partai" akan benar-benar bisa direalisasikan.

Di kubu sebelah ada Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi ini hanya tersisa dua: Gerindra (11,81% dengan 13% kursi) dan PKS (6,79% dengan 7,1%) setelah sejumlah partai anggota lainnya tidak mampu menahan godaan untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet. Jumlah kursi kedua partai koalisi KMP ini 20,1%. Artinya, persekutuan kedua partai ini bisa mengusung satu calon karena memiliki suara mencapai ambang batas presidential threshold yang ditetapkan dalam UU pemilu. Di koalisi ini ada stok calon lama yaitu Prabowo Subianto. Apakah Prabowo di 2019 masih menjadi ancaman bagi Jokowi?

Dalam sejumlah survey, jika dua calon ini diadu, Jokowi jauh lebih unggul dari Prabowo dengan perbandingan 36,2% dan 23,2%. Faktor Jokowi pegang kekuasaan dan diuntungkan dengan fasilitas untuk rebranding merupakan penentu Jokowi unggul atas Prabowo. "Puasa politik" yang dilakoni Prabowo sebagai partai oposisi membuat Mantan Danjen Kopassus ini tidak bisa banyak bergerak karena keterbatasan fasilitas dan dana. Sementara Jokowi akhir-akhir ini  tampak semakin aktif blusukan dan gencar menjalankan program-program pemerintahannya, khususnya di wilayah Jawa.Terutama di bidang pertanian, langkah Jokowi membagi-bagikan sejumlah lahan buat masyarakat merupakan strategi yang sangat efektif untuk memikat dan melunakkan hati rakyat di tingkat grass root.

Berita Terkait