Sabtu , 18 November 2017, 00:35 WIB
Saran untuk Gubernur Anies

Kemacetan Jakarta dan Konsumsi Simbolik

Red: Agus Yulianto
Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Cawang, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (16/11).
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Cawang, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (16/11).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sik Sumaedi *)

Kemacetan adalah persoalan yang nampak jelas di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Castrol Magnatec pada 2015 menempatkan Jakarta sebagai kota termacet (Republika.co.id, 4/2/2015). Lebih lanjut, kemacetan Jakarta, menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 150 Triliun per tahun (Republika.co.id, 25/4/2016).

Persoalan kemacetan berhubungan dengan rasio jalan yang tidak memadai. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan. Data yang diperoleh dari portal Jakarta Open Data menunjukkan pada 2014 terdapat 9.902.917 unit kendaraan pribadi (98.9 persen) sedangkan angkutan umum hanya terdapat 112.724 unit (1.1 persen). Oleh karena itu, untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI Jakarta perlu untuk “membujuk” masyarakat agar berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Pertanyaannya, bagaimana caranya?

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak masa Gubernur Sutiyoso. Menghadirkan Bus Rapid Transit –BRT- Transbusway sebanyak 7 koridor pada masa Sutiyoso, 4 koridor di masa Fauzi Bowo, dan masing-masing 1 koridor di masa Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama. Membangun Mass Rapid Transit –MRT- yang direncanakan akan dioperasikan pada 2019. Hingga yang terbaru, Gubernur Anies Baswedan akan mengeluarkan program OK-Trip, dimana Pemprov DKI berusaha mengintegrasikan layanan angkutan umum dengan pembayaran cukup satu harga. 

Meski upaya-upaya tersebut harus dilihat secara positif, nampaknya Pemprov DKI dari masa ke masa masih memandang bahwa “konsumsi transportasi” bagi masyarakat adalah semata-mata konsumsi yang bersifat rasional. Ini membuat program “pembujukan” yang mempengaruhi emosional masyarakat untuk beralih ke angkutan umum nampaknya belum tersentuh.

Pada sisi lain, bagi masyarakat kita, kendaraan sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi ia adalah sebuah simbol untuk merefleksikan dirinya atau bahkan berfungsi sebagai pemerkuat citra dirinya. Jika kita amati, iklan-iklan produk kendaraan umumnya menawarkan hal itu selain keunggulan fungsional dari sebuah kendaraan.

Dalam konteks perilaku konsumen, model perilaku seperti ini menunjukkan adanya sebuah model konsumsi yang disebut Levy sebagai konsumsi simbolik. Persoalannya, jika kita telaah lebih mendalam literatur-literatur yang membahas soal konsumsi, konsumsi simbolik cenderung membuat seseorang lebih loyal terhadap apa yang dikonsumsinya. Hal ini berarti meski semua program pembangunan angkutan umum telah terealisasikan, terdapat potensi masih ada sebagian masyarakat yang tidak akan berpindah ke angkutan umum.

Agenda ke depan

Menimbang konsumsi kendaraan sebagai sebuah model konsumsi simbolik, ada upaya tambahan yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI untuk melengkapi program-program yang ada. Pemprov DKI perlu memperhatikan bahwa program-program terkait “pembujukan” masyarakat untuk beralih ke angkutan umum tidak boleh hanya dilihat dalam koridor pembangunan infrastruktur transportasi yang bersifat fisik semata, seperti pembangunan moda transportasi, sarana pendukungnya dan sejenisnya.

Tapi, hal itu harus juga mencakup pembangunan perubahan “budaya & gaya hidup” masyarakat. Bagaimana caranya agar “menggunakan angkutan umum” menjadi salah satu “citra diri” positif yang diyakini oleh masyarakat. Jika hari ini seseorang merasa bahwa menggunakan mobil atau sepeda motor bermerek tertentu adalah keren, lebih dihargai, dan “Gue Banget” maka  Pemprov DKI perlu mengusahakan agar tertanam dalam pikiran dan perasaan masyarakat bahwa menggunakan angkutan umum itulah yang keren, lebih dihargai, dan “Gue Banget”.

*) Peneliti Bidang Manajemen & Bisnis Pada P2SMTP LIPI

Berita Terkait