Rabu , 15 November 2017, 00:30 WIB

Cina, Indonesia, dan Bantuan Luar Negeri

Red: Agus Yulianto
cei.ier.hit-u.ac.jp
 Pierre van der Eng, Associate Professor and Reader in International Business at the Australian National University Research School of Management
Pierre van der Eng, Associate Professor and Reader in International Business at the Australian National University Research School of Management

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Pierre van der Eng *)

Ketika Australia mengurangi bantuan luar negeri untuk Indonesia sebesar 40 persen pada 2015 lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan tanggapan. "Saat ini, Indonesia bukan lagi negara yang membutuhkan bantuan luar negeri untuk pembangunan," ujarnya.

Dari sisi nominal, pernyataan Arrmanatha benar adanya. Oktober lalu, The Development Assistance Committe (DAC) dari OECD merilis data terkait bantuan luar negeri negara-negara anggota. Di dalamnya, terlihat bantuan luar negeri untuk Indonesia dari anggota DAC maupun lembaga multilateral seperti Bank Dunia mengalami penurunan.

Menyusul bencana tsunami Aceh pada 2004, bantuan luar negeri Indonesia kemudian melonjak hingga mencapai 2,5 miliar dolar AS setahun berselang. Sejak saat itu, jumlah ini terus turun menjadi -483 juta dolar AS (2014) dan -43 juta dolar AS (2015). Jika diperinci, negara-negara donor besar untuk Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan anggota-anggota DAC lainnya. Akan tetapi, pembayaran pinjaman lunak kepada negara-negara DAC telah melampaui komitmen bantuan baru dari negara-negara tersebut.

Bantuan luar negeri merupakan ciri utama pembangunan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1967-2003. Komponen ini, bersama-sama dengan pendapatan publik dari sektor minyak dan gas, menjadi penopang belanja negara sekaligus perekonomian yang terpuruk pada pertengahan 1960-an.

Situasi kemudian berubah pada 2003. Saat itu, DPR menyetujui RUU Keuangan Negara yang berisi berbagai ketentuan. Salah satunya menurunkan persentase bantuan luar negeri hingga menjadi 3 persen dari total anggaran tahunan. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan asing dan juga membatasi pengaruh donor terhadap kebijakan pembangunan Indonesia.

Kemudian pada 2007, Pemerintah RI mengakhiri masa tugas Consultative Group on Indonesia, kelompok negara yang telah lama mengoordinasikan bantuan luar negeri ke Indonesia. Sejak saat itu, peningkatan pembayaran utang terkait bantuan luar negeri turun dari 62 miliar dolar AS pada 2011 menjadi 49 miliar dolar AS pada 2014 (data Bank Indonesia). Nominal ini kemudian meningkat lagi menjadi 51 miliar dolar AS tahun lalu. Apa yang terjadi?

Jawabannya adalah Indonesia tetap menerima bantuan luar negeri dari negara-negara non-DAC. Dan untuk tetap mematuhi ketentuan dalam UU Keuangan Negara, bantuan luar negeri dari negara-negara DAC harus turun sehingga kurang dari pembayaran utang lama kepada negara-negara DAC. Ini agar Indonesia dapat memanfaatkan bantuan luar negeri dari negara-negara non-DAC, terutama dari Cina.

Mengapa bantuan luar negeri dari Cina begitu istimewa bagi Pemerintah RI? Alasannya, karena Cina bukan anggota DAC dan tidak melapor ke DAC. Negeri Tirai Bambu juga tidak melaporkan bantuan luar negeri ke negara-negara penerima bantuan dengan sebutan hibah atau pinjaman lunak. Tidak jelas berapa banyak dan jenis bantuan luar negeri Cina yang disalurkan ke Indonesia.

Pada dua pekan lalu, AidData, sebuah institusi di College of William and Mary di AS, menerbitkan data terbaru perihal bantuan luar negeri Cina 2000-2014. Data ini berdasarkan pada informasi publik seperti pengumuman proyek, siaran pers, dan laporan media massa.

Defisini proyek dan program bantuan dalam data tersebut mencakup hibah dan pinjaman lunak dengan bunga rendah dan/atau masa tenggang yang panjang sampai pembayaran pertama jatuh tempo dan/atau jangka waktu pelunasan yang panjang. Sejauh ini, sebagian besar bantuan Cina diberikan sebagai pinjaman lunak melalui bank-bank milik negara seperti The Exim Bank of China, bukan sebagai hibah dari pemerintah ke pemerintah.

Indonesia bukanlah penerima bantuan terbesar Cina. Nominal yang diterima Pemerintah RI hanya 2,4 persen dari total bantuan Negeri Tirai Bambu selama 2000-2014. Meskipun demikian, jumlahnya mencapai 17 miliar dolar AS untuk 86 proyek atau rata-rata 2,5 miliar dolar AS per tahun. Jumlah ini sekitar setengah dari keuntungan kontrak perusahaan Cina di Indonesia yang tuntas sebesar 4,8 miliar dolar AS pada 2015 (Statistical Yearbook of China).

Jika dicermati, hampir semua bantuan luar negeri Cina terdiri dari pinjaman lunak. Itulah mengapa utang luar negeri Pemerintah RI meningkat lagi pada 2015 dan 2016. Padahal, sebagaimana dijelaskan di awal, pemerintah berniat mengurangi ketergantuan kepada donor.

Bantuan Cina ke Indonesia tampaknya tidak berbeda dengan bantuan dari DAC maupun lembaga multilateral karena bersifat pinjaman lunak. Namun, ada perbedaan mencolok menurut AidData. Ini karena hampir semua bantuan Cina ke Indonesia ditujukan untuk pembangunan infrastruktur.

Sebaliknya, bantuan luar negeri dari negara-negara DAC maupun lembaga multilateral bertujuan mendukung Indonesia mencapai Millenium Development Goals. Maka, fokus proyek bantuan mereka berkisar pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas dalam layanan publik di Indonesia, penguatan masyarakat sipil, dan lain-lain.

Kecuali proyek untuk permukiman kumuh melalui Asian Infrastructure Investment Bank, pendirian Institut Konfusius di tujuh universitas di Indonesia, dan beasiswa untuk pelajar Indonesia belajar di Negeri Tirai Bambu, sebagian besar bantuan Cina ke Indonesia membiayai jembatan, jalan, pembangkit listrik, dan perkeretaapian. Semua ini dirancang dan dibangun oleh perusahaan-perusahaan Cina.

Hal itu tentu saja sejalan dengan kompetensi Cina dalam pembangunan infrastruktur. Sesuatu yang terasah selama beberapa dekade belakangan. Hal itu juga sejalan dengan salah satu prioritas utama pembangunan Indonesia saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur untuk mengurangi defisit infrastruktur.

Pada sisi lain, ada pertanyaan penting yang perlu dicermati. Apakah Indonesia dapat terus mematuhi ketentuan UU Keuangan Negara yang salah satu prioritasnya membatasi pengaruh donor terhadap kebijakan pembangunan? Sementara, pada saat ini, yang terjadi justru sebaliknya. Pembangunan, terutama infrastruktur, justru semakin bergantung kepada Cina selaku penyalur utama bantuan luar negeri bagi Indonesia. 


*) Associate Professor in International Business, Australian National University