Selasa , 14 November 2017, 11:01 WIB

Demi Papua yang Adil dan Damai

Red: Elba Damhuri
Republika/Mahmud Muhyidin
Perahu bersandar di dermaga Danau Sentani, Kabupaten Jayaura, Papua, Senin (13/11).
Perahu bersandar di dermaga Danau Sentani, Kabupaten Jayaura, Papua, Senin (13/11).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Budiharjo, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Vis pacem para iustitiam (Jika Anda menginginkan perdamaian, siapkanlah keadilan). Ini adalah peribahasa Yunani yang sangat terkenal. Filosofinya sangat jelas, bahwa tegaknya keadilan akan semakin memudahkan terwujudnya perdamaian. Siapa pun yang menginginkan perdamaian, maka keadilan adalah kuncinya.

Dalam konteks Papua, peribahasa Yunani di atas sangat relevan. Untuk mewujudkan perdamaian di Papua, syarat utamanya adalah penegakan keadilan di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Untuk yang satu ini, pemerintah pusat sangat memahami pentingnya keadilan demi perdamaian di tanah Papua. Oleh sebab itu, sejak diberlakukannya otonomi khusus, pemerintah telah memberi porsi dan perhatian besar untuk Bumi Cenderawasih.

Ada peristiwa penting bagi perjalanan Papua dalam koridor NKRI, yakni kedatangan Presiden Jokowi pada 27 Desember 2014 untuk merayakan Natal nasional bersama umat Kristiani di sana. Tidak hanya merayakan Natal, Presiden pun membuat perencanaan yang terbaik untuk Bumi Cendrawasih pada saat itu.

Bersama para pembantunya, Presiden membicarakan pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan dibukanya ruang dialog atas persoalan yang selama ini terjadi di Papua. Dialog yang tulus diberikan Kepala Negara agar mengetahui langsung apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat setempat.

Kehadiran Jokowi di Papua 2014 silam menjadi peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Papua. Berbagai harapan membuncah ketika Jokowi menginjakkan kakinya di Bandara Sentani. Luapan kegembiraan itu setidaknya ditunjukkan dengan prosesi adat setempat, seperti prosesi injak piring, pemasangan topi cenderawasih dan diiringi atraksi tarian adat. Bisa dibilang, dalam hati rakyat Papua, Presiden Jokowi adalah harapan serta pembawa kasih dan damai bagi tanah Papua.

Perdamaian dan keadilan menjadi dua kata kunci untuk Papua. Itu yang dipegang oleh pemerintah pusat saat ini. Dan, Presiden Jokowi memahaminya dengan sangat baik. Oleh sebab itu, ketika merayakan Natal bersama 2014 silam, Presiden Jokowi berdiri tanpa beban, dia mengajak semua orang Papua untuk kembali bersatu.

Masyarakat Papua yang tinggal di pegunungan, perdesaan, ataupun perkotaan diajak untuk kembali bersama-sama membangun Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dalam pemahaman pemerintah pusat, membangun Papua tidak sekadar membangun infrastruktur jembatan, jalan, rumah sakit, atau sekolah. Namun, lebih dari itu, masyarakat Papua memerlukan dialog dan diskusi bersama. Mereka butuh didengarkan dan dicari solusi yang tepat atas problematika yang selama ini mendera.

Sebagai kepala negara, Jokowi tentunya sangat menginginkan untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan rakyat Papua. Pendekatan keadilan demi perdamaian harus diimplementasikan secara tepat. Kepala Negara harus melihat Papua secara luas, tidak hanya dari sisi Papua-Kristen, Papua-hitam ataupun Papua-terbelakang.

Sejatinya, Papua adalah heterogen karena saat ini yang mendiami pulau terbesar di Indonesia itu bukan hanya satu ras atau agama. Di sana, sudah banyak yang tinggal suku Jawa, Bugis, Sumatra, NTT, dan Maluku. Mereka telah lama hidup beranak pinak di Tanah Papua.

Hal penting yang harus diperhatikan, orang asli Papua, non-Papua, Kristen atau non-Kristen, membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Kepala Negara. Keadilan bagi setiap orang di Papua sangat penting, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dana otsus benar-benar dimanfaatkan untuk membangun orang asli Papua. Pemerintah pun diminta untuk semakin memperhatikan penggunaan dana tersebut tanpa adanya korupsi serta manipulasi.