Senin , 13 November 2017, 08:38 WIB

Bachtiar Nasir dan Konsolidasi Garut

Red: Muhammad Subarkah
Republika/Rizky suryarandika
Ustaz Bachtiar Nasir berceramah di Lapang Kerkof, Garut, Jawa Barat, Sabtu (11/11) dalam kegiatan Tabligh Akbar.
Ustaz Bachtiar Nasir berceramah di Lapang Kerkof, Garut, Jawa Barat, Sabtu (11/11) dalam kegiatan Tabligh Akbar.

Oleh: DR Tony Rosyid*

Beberapa bulan ini Indonesia ramai dengan aksi sweeping. Kali ini bukan sweeping tempat-tempat maksiat, warung remang-remang, toko miras dan tempat perjudian yang luput dari perhatian aparat keamanan, tapi justru yang disweeping adalah sejumlah muballigh yang mengisi pengajian. Pasalnya, sejumlah muballigh ini oleh kelompok tertentu dianggap anti pancasila dan anti NKRI. Karena itu, pengajiannya dianggap "membahayakan" negara. Benarkah?

Tuduhan anti pancasila dan anti NKRI sudah muncul sejak aksi 411 dan 212. Umat Islam yang menuntut ketegasan dan keadilan hukum terhadap Ahok "Tervonis Penistaan Agama" dianggap kelompok radikal dan anti NKRI. Para pimpinan dan tokoh penggerak demo sebagian ditetapkan sebagai tersangka.

Jika disadari, sebenarnya aksi itu tidak hanya ditujukan pada Ahok, tapi juga terutama kepada kekuatan yang berada di belakang -dan mem-back up Ahok. Kekuatan inilah yang memaksa tujuh juta Umat Islam datang ke Jakarta untuk memberikan pesan perlawanan.

Karena aksi 411 dan 212 dilakukan menjelang Pilgub DKI yang salah satu kandidatnya adalah Ahok selaku pejawat (incumbent), maka otomatis aksi ini berpengaruh secara politik. Soal tuduhan bahwa aksi ini telah dikapitalisasi secara politis oleh kelompok tertentu memang tidak bisa dipungkiri.

Dalam politik, semua peluang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk memenangkan pertarungan. Namun secara obyektif aksi 411 dan 212 bukanlah aksi politik, tapi lebih merupakan aksi untuk menuntut keadilan hukum atas penistaan agama oleh Ahok. Berlanjutnya kegiatan aksi pasca pilgub DKI hingga divonisnya hukuman penjara dua tahun bagi Ahok membuktikan kesimpulan tersebut.
 
Akibat kekalahan Ahok telah membawa sejumlah konsekuensi diantaranya adalah diberhentikannya proyek reklamasi, ditutupnya Alexis, dan adanya aksi perlawanan terhadap Meikarta. GNPF MUI sebagai operator aksi dianggap paling bertanggungjawab atas kekalahan Ahok ini. Karena itu, eksistensi mereka diberi "catatan" serta aktivitasnya terus dipantau dan diawasi.

Pilgub telah lama usai, rezim DKI pun berganti. Namun risiko aksi 411 dan 212 hingga hari ini masih dirasakan oleh sejumlah aktivis GNPF. Keadaan ini mendorong pimpinan GNPF, Bachtiar Nasir, melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah strategis menghadapi situasi yang tidak kondusif tersebut.

 

TAG

Berita Terkait