Sabtu , 04 November 2017, 15:42 WIB

Rohingya dan Kepedulian Negara Tetangga

Red: Elba Damhuri
dok. ACT
ACT akan membangun 1000 shelter hunian sementara untuk pengungsi Rohingya di Kamp Kutupalong, Ukhiya, Cox's Bazar.
ACT akan membangun 1000 shelter hunian sementara untuk pengungsi Rohingya di Kamp Kutupalong, Ukhiya, Cox's Bazar.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Esthi Maharani, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan jumlah Muslim Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar mencapai 589 ribu orang. Terakhir, sebanyak 7.000 orang menyeberang ke Bangladesh pada 20 Oktober 2017. Selama dua bulan terakhir, ketegangan etnis di Myanmar meledak.

Krisis Rohingya kali ini bermula setelah serangan pada 25 Agustus terhadap pasukan keamanan negara oleh gerilyawan Rohingya. Tindakan ini memicu reaksi keras militer terhadap warga sipil. Militer Myanmar dituduh melakukan pembersihan etnis (genosida).

Lewat citra satelit, kelompok hak asasi manusia (HAM) telah mendokumentasikan adanya tindakan pembunuhan, pembakaran ratusan desa, dan pemerkosaan oleh militer Myanmar terhadap warga Rohingya. Pemerintah Aung San Suu Kyi membantah tuduhan tersebut.

Bangladesh dan Indonesia menjadi negara yang relatif aktif untuk membantu para pengungsi Rohingya. Kedua negara menerapkan dalil konseptual budaya politik yang menyangkut keluhuran dan tanggung jawab sipil. Teori budaya politik yang dikembangkan Almond dan Verba ini mengasimilasikan suatu kepedulian tradisional ilmu politik dengan tema-tema klasik.

Dalam dunia kontemporer, budaya sipil ini akan mencerminkan ciri-ciri kepribadian demokratis, seperti sikap hangat terhadap orang lain, berbagi nilai-nilai dengan sesama, kepercayaan dan keyakinan diri seseorang, serta kemerdekaan dari rasa gelisah.

Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara menjadi sebuah sistem kontrol dan berhubungan dengan keyakinan-keyakinan yang dipegang individu-individu. Dalam berfokus pada keyakinan-keyakinan, ada sejumlah dimensi budaya politik, termasuk keyakinan-keyakinan yang diidentifikasi dengan politik, khususnya negara-bangsa; dengan sesama warga negara; dengan output dan operasi pemerintah; dan dengan proses pengambilan keputusan --input politiknya (Chilcote 2003: 300-303).

Di Indonesia, selain karena persamaan identitas sebagai sesama Muslim, budaya politik untuk menolong Rohingya tecermin dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebelum adanya perpres tersebut, masalah pengungsi luar negeri seolah-olah menjadi tanggung jawab pihak keimigrasian.

Kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya, seperti TNI/ Polri, Kementerian Dalam Negeri untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Tugas yang diembankan kepada pemerintah daerah adalah menyediakan penampungan bagi pengungsi dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bangladesh. Delapan pekan setelah serangan itu, gelombang pengungsi masih terus berdatangan ke barak-barak Bangladesh karena kedekatan geografis dan historis. Pemerintah Bangladesh hanya melakukan pendataan.

Pengungsi yang tidak memiliki dokumen apa pun difoto dan diminta sidik jari. Mereka diberi beberapa pertanyaan terkait keberadaan keluarga dan asal desa. Mereka pun diberi kartu yang berfungsi sebagai bukti identitas pengungsi dan memberinya akses terhadap beberapa bantuan.

Hingga akhirnya, Bangladesh menegaskan sudah tak sanggup lagi menampung mereka. Karena semakin banyak pengungsi yang ditampung, dana yang digelontorkan Pemerintah Bangladesh pun tak sedikit. Bantuan yang selama ini diberikan dari negara tetangga ataupun PBB masih jauh dari kata mencukupi.