Ahad , 29 October 2017, 10:48 WIB

Reklamasi: Area Pertempuran Rakyat Vs Konglomerat

Red: Muhammad Subarkah
 Warga menjemur ikan asin yang sudah dimasak secara tradisional di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Senin (11/9).
Suasana pulau C dan D Reklamasi di pantai Utara Jakarta,. (ilustrasi).

Kalau bertanya apakah reklamasi ada manfaatnya? Jawabnya ada. Tapi bermanfaat untuk siapa? Yang bisa menikmati reklamasi adalah segelintir orang yang bisa membeli properti seharga 3,77 miliar untuk satu unit berukuran 128 m2 dengan luas tanah 90 m2. Harga yang tak terjangkau oleh mimpi dan khayalan para nelayan yang terancam profesinya.

Iklan dan penjualan proyek reklamasi di sejumlah negara seperti China, Hongkong dan Singapora semakin membuat masyarakat khawatir kalau pulau ini hanya akan dihuni dan dimiliki oleh Asing dan Aseng.

Jumlah penghuni pulau reklamasi yang diperkirakan mencapai 6,8 juta warga, jika itu adalah Asing dan Aseng, maka akan cukup menguasai tidak saja teritorial, tetapi juga ekonomi dan politik. Hal ini akan semakin membuat warga Jakarta terpinggirkan dan terpuruk.

Kasus diusirnya wartawati TV One beberapa waktu yang lalu seolah menjadi peringatan bahwa pulau hasil reklamasi itu eksklusif dan harus steril dari masyarakat miskin yang tidak mampu membeli properti di sana.

Dengan sejumlah bahaya yang menjadi alasan menentang reklamasi tersebut, tak ada artinya 170 triliyun bagian yang akan diterima oleh pemprov DKI. Karena itu, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga bersikap menolak reklamasi. Tapi suara dua kementerian ini kalah kuat dari Menko Maritim dan Sumber Daya, LBP.

Dari semua kajian di atas, muncul  pertanyaan serius: mengapa pemerintah pusat masih ngotot ingin melanjutkannya? Ada apa dengan pemerintahan kita?  Jika Walhi, Gubernur dan Wagub berjuang untuk rakyat dan masa depan bangsa, pemerintah pusat berjuang untuk siapa? Jangan sampai rakyat bilang bahwa pemerintahan pusat sudah masuk angin?

Sikap arogan yang dikesankan oleh pemerintah pusat melalui LBP telah memunculkan berbagai spekulasi liar yang mengkaitkan hubungan reklamasi dengan pilgub DKI 2014 dan pilpres 2019. Spekulasi ini kemudian menggeser reklamasi yang mestinya  masuk kajian lingkungan dan hukum ke wilayah politik. Jika politik masuk di tempat yang bukan bagian dari wilayahnya biasanya akan menebar keruwetan dan ketidakjujuran. Tak bisa disalahkan jika publik berasumsi bahwa pembangunan pulau reklamasi itu menyengat bau politis.

Alasan bahwa tanah Jakarta sudah akan segera habis itu sebuah kebohongan. Ada ribuan hektar lahan di Jakarta yang masih kosong. Jika ditambah dengan daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok, maka akan ditemukan jutaan lahan yang masih kosong. Alasan pemerintah pusat terkesan mengada-ada.