Rabu , 25 October 2017, 07:58 WIB

DKI dan Ranjau Politik Buat Anies-Sandi

Red: Muhammad Subarkah
Republika/Putra M. Akbar
Anis-Sandi Tinjau MRT. Gubernur DKI Jakarta dan Wakil DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno saat meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).
Anis-Sandi Tinjau MRT. Gubernur DKI Jakarta dan Wakil DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno saat meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Oleh: DR Tony Rosyid

Masyarakat Jakarta akhirnya lega setelah Anies-Sandi, resmi jadi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Senin 16 oktober 2017 jam 16.00 sore hari setelah unggul jauh dari Ahok-Djarot di pilgub DKI. Sebelumnya sempat santer terdengar kabar pelantikan Anies-Sandi ditunda terkait proses hukum yang sedang dijalani Sandi dalam statusnya sebagai saksi.

Simpang siur jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru DKI ini telah terjawab setelah tugas melantik ditunaikan oleh presiden sebagai amanat undang-undang. Secara hukum, DKI telah berpindah kekuasaan dari Syaefullah ke Anies-Sandi. Perpindahan itu diseremonialkan dalam tradisi sertijab jelang magrib di balai kota yang tidak dihadiri oleh Djarot Syaeful Hidayat. Syaefullah menikmati jabatan menjadi plt gubernur hanya dua belas jam setelah Djarot.

Secara yuridis tidak ada kewajiban hadir bagi Djarot di acara pelantikan dan serah terima jabatan gubernur karena hari itu statusnya bukan lagi sebagai gubernur. Namun pilihan Djarot untuk tidak hadir di acara tersebut telah mengundang berbagai pertanyaan etis dan politis.

Pilihan Djarot untuk tidak hadir di dua acara penting iti dari sisi etika dianggap tidak menunjukkan sikap kenegarawanan sebagai mantan nomor satu di ibu kota negara. Meski tidak berpengaruh terhadap keabsahan acara pelantikan dan sertijab, kepergian Djarot berlibur dengan keluarga untuk menghindari acara pelantikan dan sertijab tentu bukanlah sebuah kebetulan. Rasanya tidak mungkin juga karena persoalan personal.

Sebagai politisi, Djarot pasti punya kematangan dalam hitung-hitungan dan kalkulasi politik. Masyarakat tahu bahwa Djarot punya partai yang otoritasnya berada pada kharisma pimpinan tertinggi. Semua langkah dan keputusan yang berefek kepada partai mesti atas sepengetahuan dan ijin dari pimpinan tertinggi.

Hal ini lazim dalam tradisi partai yang memilih kharisma pemimpin menjadi bagian paling penting dan otoritatif dalam sistem berorganisasi. Setidaknya apa yang diputuskan Djarot telah mendapat restu dari partai dan atasannya.


TAG

Berita Terkait