Rabu , 11 October 2017, 06:05 WIB

Ekonomi Syariah dan Masalah Ketimpangan Sosial

Red: Elba Damhuri
Ketimpangan sosial  (Ilustrasi)
Ketimpangan sosial (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Tri Winarno, Ekonom Senior Bank Indonesia (BI).

Tujuh puluh dua tahun yang lampau, tepatnya hari jumat legi jam 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari cengkraman kolonialisme. Pak Karno menyebut fajar baru telah tiba, ketika suatu abad penindasan telah berakhir.

Mulai dari detik itu, negara baru ini mengarungi kehidupan yang penuh dengan eksperimen yang menakjubkan dalam mengatur dirinya sendiri hingga hari ini. Suatu eksperimen yang menurut Winston Churchill adalah suatu kemustahilan.

Menurut Dia, Indonesia, yang dahulu namanya Hindia Belanda, hanyalah semata-mata suatu ekspresi geografi. Bukan suatu negara tunggal yang membentang di katulistiwa yang merupakan satu kesatuan negara daulat di muka bumi ini.

Churchill seperti bekas gubernur Hindia Belanda terakhir Jhr AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, jarang benar tentang Indonesia. Tapi satu hal yang benar adalah Indonesia sangat beragam laksana pelangi, baik dalam hal kelompok etnis, suku, ragam bahasa, budaya, topografi, cuaca, agama dan kepercayaan serta disparitas perkembangan perekonomiannya.

Berdasar pada latar belakang tersebut, Bapak Proklamator Soekarno menyatakan bahwa negara baru, yang namanya Indonesia, harus mampu berdiri tegak yang dilandasi oleh kokohnya persatuan antarpenduduknya. Juga, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diabadikan dalam dasar negara Pancasila.

Namun setelah berjalan sekitar tujuh dekade, realiasi falsafah keadilan sosial tersebut semakin memudar, yang ditunjukkan oleh semakin menganganya jurang ketimpangan ekonomi dalam struktur perekonomian nasional. Kalau Indonesia ingin tetap berkembang sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh di Asia, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kedepan harus lebih memfokuskan menutup kesenjangan ekonomi.

Dan kebijakan ekonomi harus lebih menekankan pro pemerataan sehingga kesenjangan ekonomi yang terjadi antar etnis, antarwilayah dan antarkelas sosial semakin tereduksi.

Selama 1970-an dan 1980-an, di Indonesia, ketimpangan pendapatan yang rendah telah membantu meningkatkan standar hidup. Juga, mengurangi tingkat kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif antar penduduknya.

Pada 1970, tepat 25 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia berhasil membangun ekonomi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata di antara penduduknya yang heterogen, yang ditunjukkan oleh angka koefisien gini sebesar 0,35 (dengan angka nol mewakili sangat merata).

Berita Terkait