Rabu , 04 Oktober 2017, 08:33 WIB

Kisah di Balik Tokoh Masyumi dan G30S/PKI

Red: Muhammad Subarkah
Partai Masyumi.
Sukarno dan DN Aidit di acara peringatan ulang tahun PKI ke-45 di Istora Senayan tahun 1964.

Negara Bukan Milik Masyumi Saja

Cerita Adi Sasono dalam diskusi terbatas di UII pada awal 1980-an itu tidak syak lagi menguak spektrum lain dalam hubungan Masyumi dengan komunisme,  khususnya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sikap Masyumi terhadap komunisme terang benderang termaktub dalam Keputusan Muktamar VII Masyumi di Surabaya, 27 Desember 1954, yang antara lain menyatakan bahwa falsafah komunisme (historisch-materialisme) bertentangan dengan dasar iman dan Qudrah-Ilahiyah.

Keputusan Muktamar Surabaya itu juga menyatakan bahwa komunisme menurut hukum Islam adalah kufur.
Barangsiapa yang menganut komunisme dengan pengertian, kesadaran, dan keyakinan akan benarnya paham komunisme yang nyata-nyata bertentangan, menentang, dan memusuhi Islam itu, "maka adalah ia hukumnya kafir."

Yang menarik, meskipun sikap Masyumi terhadap komunisme sudah sangat tegas, menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sikap Masyumi terhadap komunisme sekiranya Masyumi menang dalam pemiliihan umum 1955, Ketua Umum Masyumi Mohammad Natsir mengatakan bahwa dalam menghadapi komunis tidak perlu melarangnya dengan secara hukum, umpamanya mengeluarkannya dari hukum, tetapi cukup dengan perjuangan perlombaan dengan fair secara demokratis parlementer.

Ditegaskan oleh Natsir,  Masyumi menolak tiap-tiap cara yang tidak demokratis. "Negara bukanlah untuk Masyumi saja," kata Natsir sebagaimana termaktub dalam Capita Selecta 2 (1957:306).

Tak hanya itu,  ada bulan April 1977, mewakili Muktamar Alam Islami (Kongres Islam Sedunia), Mr Mohamad Roem menghadiri Sidang Paripurna ke-10 World Anti-Communist League (WACL) di Taipei,  Taiwan.

Saat menyampaikan makalah,  Roem menceritakan dua pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis di Indonesia. Pertama di Madiun pada 18 September 1948 di Madiun, ketika Republik Indonesia di usianya yang ketiga masih sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka hendak menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Sasaran kekejaman kaum komunis kali ini ialah para pemimpin agama yang mengajarkan iman kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan para administratur sipil yang mengusahakan dijalankan suatu pemerintahan yang baik dan teratur.
Agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948 telah menyelamatkan para pemberontak itu. Kaum komunis meyakinkan Pemerintah bahwa mereka akan turut berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan senjata. Atas dasar itulah,  kepada para pemberontak itu diberikan amnesti.

Sesudah pengakuan kedaulatan, kaum komunis yang tergabung dalam PKI melakukan konsolidasi. Hasilnya,  PKI keluar sebagai juara keempat pada pemilihan umum 1955.

"Pada suatu ketika," ujar Roem, "karena musuh-musuh utama mereka yang terutama terdiri dari pemimpin partai Masyumi dan Sosialis sedang meringkuk dalam penjara sebagai tahanan politik,  dan  menyangka Presiden Sukarno sudah ada di kantong mereka,  PKI menyerang lagi. Kali ini mereka mengawali tindakan dengan membunuh enam Jenderal secara biadab."

Ketika serangan komunis itu berhasil dilumpuhkan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu yang menurut Roem tidak pernah diatur atau direncanakan oleh siapapun. Sifat kejadiannya memang tidak memungkinkan suatu pengaturan atau perencanaan.

Setelah Jenderal Soeharto menemukan jenazah jenderal-jenderal Angkatan Darat di sebuah sumur tua dalam keadaanhampir membusuk, terjadilah suatu ledakan, yaitu ledakan peristiwa pembunuhan yang berlangsung berminggu-minggu lamanya.

Ketika mendengar peristiwa pembunuhan para jenderal dan ledakan pembunuhan yang kemudian terjadi dan sangat mengerikan itu,  M Natsir yang sedang dalam penjara mengirim pesan kepada kawan-kawannya yaitu para pemimpin Islam di berbagai tempat,  agar tidak melakukan pembunuhan dan mencegah orang-orang dari tindakan membunuh.
Jawaban yang masuk mengatakan bahwa permintaan Natsir tidak mungkin dapat dilaksanakan karena orang-orang sedang menghadapi dua pilihan: mati dibunuh komunis atau membunuh orang komunis.

Aksi dan Reaksi

Beragam angka orang-orang yang terbunuh pasca pemberontakan G. 30. S/PKI dikemukakan. Mulai angka minimal sampai jumlah maksimal. Berapapun jumlahnya, membunuh sesama manusia tetap saja peristiwa yang mengerikan.

Meskipun peristiwa pembunuhan itu merupakan peristiwa sejarah yang tidak dapat dihapuskan, kita mesti berusaha keras agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Roem melihat peristiwa pasca G. 30. S/PKI itu merupakan suatu peristiwa aksi dan reaksi. Ada suatu hubungan sebab dan akibat di sana.

"Peristiwa itu adalah suatu ledakan yang bukan berdiri sendiri. Pihak yang menyebabkan terjadinya ledakan, tidak dapat menghindar dari akibat ledakan itu," ujar Mohamad Roem.

 

*Peminat sejarah, mantan sfat ahli Wapres Hamzah Haz dan staf M Natsir.