Rabu , 04 Oktober 2017, 08:33 WIB

Kisah di Balik Tokoh Masyumi dan G30S/PKI

Red: Muhammad Subarkah
Partai Masyumi.
Mohammad Natsir, setelah Masyumi dibubarkan, mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Sampai Pulau Buru

Kritik itu dijawab oleh Ketua Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Adi Sasono yang juga hadir dalam diskusi terbatas itu.
Menurut Adi Sasono,  kita ini sering kali mengeritik hal-hal yang kita tidak sepenuhnya mengerti terhadap yang kita kritik. Adi kemudian balik bertanya apakah si pengeritik betul-betul tahu apa yang telah dikerjakan oleh tokoh-tokoh Masyumi itu?

"Tahukah Saudara," tanya Adi, "setiap bulan tokoh-tokoh itu melalui lembaga yang dipimpinnya menyantuni saudara-saudara kita yang kepala keluarga atau anggota keluarganya sedang di penjara?"

Sejak Orde Baru berkuasa memang banyak aktivis dijebloskan ke penjara,  melalui atau tanpa melalui proses peradilan. Sebutlah misalnya para aktivis peristiwa 15 Januari 1974, aktivis 1977/1978, aktivis Gerakan Pemuda Islam (GPI) 1978, korban rekayasa politik Komando Jihad,  dan lain-lain.

Ketika Adi Sasono menyebut santunan tokoh-tokoh itu kepada keluarga tahanan politik,  yang terbayang adalah para tahanan seperti disebut di atas. Tahanan yang masih "dekat-dekat" dengan pergerakan Islam.

Yang membuat nyaris seluruh peserta diskusi terbatas itu terhenyak ialah keterangan tambahan Adi Sasono: "Yang disantuni oleh Pak Natsir itu bukan hanya tahanan politik Islam,  tetapi tahanan politik Gerakan 30 September/PKI," kata Adi Sasono sembari menambahkan, "kegiatan seperti ini tidak akan Saudara temui beritanya di media massa,  karena tokoh-tokoh itu bekerja bukan untuk masuk koran."

Santunan yang diberikan berbentuk sembilan bahan pokok (sembako) dan santunan rohani berupa Al-Quran dan buku-buku Islam.

Menurut Adi Sasono, santunan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi itu ada yang dikerjakan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, ada juga yang dikerjakan oleh lembaga lain.

"Saya tahu semua itu,  karena saya terlibat di dalamnya, walaupun tidak atas nama Dewan Da'wah," tutur Adi Sasono.

Dai-dai Dewan Da'wah bahkan menjangkau tempat tahanan politik G. 30. S/PKI di Pulau Buru. Mereka ditempatkan di Pulau Buru bukan satu atau dua hari,  tapi ada yang sampai dua tahun.

Berita Terkait