Selasa , 03 October 2017, 08:54 WIB

Apa yang Kau Cari Jenderal Gatot?

Red: Muhammad Subarkah
dok. Puspen TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Angkatan menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin Presiden RI Ir. H. Joko Widodo selaku Inspektur Upacara, bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Ahad (1/10).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Angkatan menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin Presiden RI Ir. H. Joko Widodo selaku Inspektur Upacara, bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Ahad (1/10).

Oleh: Hersubeno Arief

Panglima TNI Jenderal Gatot tengah jadi sasaran tembak. Bukan di medan tempur, namun di medan pertempuran opini dan politik.

Dia digempur dari berbagai arah. Politisi, pengamat, akademisi,  sejumlah LSM, bahkan sejumlah media dan media sosial,  beramai-ramai menghujaninya dengan berbagai kritik dan kecaman.

Gatot dinilai telah menyeret kembali TNI ke kancah politik dan mempunyai agenda politik menuju Pilpres 2019. Para pengecamnya mendesak Presiden Jokowi memecatnya, atau Gatot mengundurkan diri.  

Majalah Tempo Edisi Senin (2/10) dengan judul “Gaduh Jenderal Gatot” versi Pdf-nya sudah beredar dengan cepat di medsos sejak hari Minggu (1/10). Agaknya ada yang sengaja mengedarkannya secara “illegal”  sebagai bentuk counter terhadap berbagai langkah Gatot.

Lucunya di halaman majalah tersebut tercantum peringatan berupa larangan untuk menggandakan dan  mengedarkan file tersebut tanpa izin.

Sikap Majalah Tempo sangat jelas. Dalam opini  berjudul “Siasat Panglima dan Bencana Demokrasi,” redaksi Tempo dengan tegas menyatakan “ Di negara demokrasi, apa yang dilakukan Gatot tidak bisa ditolerir. Seorang Panglima Angkatan Bersenjata yang sibuk berpolitik seharusnya tidak dipertahankan dalam pemerintahan.”

Sebelumnya Direktur Setara Institut Hendardi juga menyebut Gatot sebagai Panglima TNI terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Para pengecam  Gatot sesungguhnya sudah sejak lama memendam kejengkelan. Kedekatan dan “keberpihakannya” dengan ulama dan umat Islam, utamanya pada hari-hari menjelang Pilkada DKI dan Aksi Bela Islam 212, membuat mereka geram sekaligus curiga.

Para pembenci (haters) Gatot tambah kesal dan jengkel dengan aksinya memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng (Nobar) film G30S/PKI di markas-markas tentara.  Kebangkitan kembali Partai  Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah isu yang selama ini dipakai oleh sebagian kalangan aktivis Islam untuk menyerang balik pemerintah dan partai pendukungnya, ketika mereka diserang dengan isu intoleransi, anti NKRI dan anti Pancasila.

Tak mengherankan bila kemudian instruksi Gatot untuk menggelar Nobar mendapat sambutan yang gegap gempita. Isu kebangkitan PKI menjadi sebuah bara yang membakar sangat cepat. Isu tersebut ternyata sangat efektif dan membuat banyak kalangan khawatir. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut isu PKI dimanfaatkan untuk memisahkan Presiden Jokowi dan Megawati.

Semula posisi Presiden Jokowi  dalam soal isu PKI  tidak begitu jelas. Apakah dia menolak atau mendukung. Sampai kemudian Jokowi memutuskan ikut Nobar di Markas Korem Suryakencana, Bogor. Jokowi  tampaknya memilih bergabung dengan  arus  besar  rakyat, terutama umat Islam dan TNI yang sangat gencar menyuarakan kewaspadaan bangkitnya PKI.

Survei   SMRC yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya PKI akan bangkit kembali,  ternyata tidak berhasil meyakinkan  Jokowi. Dia memilih mengambil sebuah strategi “If you can’t beat them,  joint them.”

Langkah Jokowi ikut Nobar,  mengingatkan kita pada saat dia memutuskan untuk bergabung melaksanakan salat Jumat bersama jutaan umat Islam dalam Aksi 212. Dalam dua peristiwa tersebut Gatot mempunyai andil besar.


Berita Terkait