Senin , 20 October 2014, 02:43 WIB

Revolusi Mental Harus Dijadikan Reformasi Dasar Perbaikan Sistem Pendidikan

Rep: Dyah Ratna Meta/ Red: Indira Rezkisari
twitter/@andrias98
Joko Widodo (Jokowi) di hadapan masyarakat DKI Jakarta saat mengikuti acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (22/6) pagi.
Joko Widodo (Jokowi) di hadapan masyarakat DKI Jakarta saat mengikuti acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (22/6) pagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PGRI Sulistiyo mengatakan, gagasan revolusi mental presiden terpilih Jokowi perlu direspons positif dan dijadikan paradigma pembangunan, khususnya manusia Indonesia seutuhnya. Revolusi mental memberikan arah baru bagi operasi pendidikan, Ahad, (19/10).

Pendidikan, ujar Sulistiyo, harus dipandang sebagai sebuah proses kebudayaan yang mengeluarkan dan mengembangkan daya pikir, daya karsa, daya karya, dan daya raga yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat pertumbuhan peserta didik. Oleh karena itu perlu diwujudkan sebuah gerakan nasional "Revolusi Mental" sebagai reformasi mendasar dalam melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

Gerakan tersebut, terang Sulistiyo, dilakukan dalam empat komponen sekaligus mulai dari revolusi manajemen makro pendidikan nasional, revolusi manajemen pendidikan daerah, revolusi manajemen satuan pendidikan, dan revolusi pembelajaran. Ini semua harus dilakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

Revolusi manajemen makro pendidikan nasional, kata Sulistiyo, dilakukan dengan penerapan prinsip meritokrasi. Pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada perwujudan keseimbangan antara upaya penguatan identitas dan kepribadian bangsa, sekaligus peningkatan kualitas dan daya saing Indonesia di era global.

Revolusi manajemen pendidikan daerah, ujar Sulistiyo, dilakukan dengan perbaikan mendasar dan menyeluruh melalui peningkatan efektivitas manajemen pendidikan nasional di daerah. Sebagian urusan pusat di bidang pendidikan telah didelegasikan termasuk pendanaannya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) namun hingga sekarang akuntabilitas manajemen pendidikan di daerah masih meragukan.

Revolusi manajamen sekolah, terang Sulistiyo, dilakukan dengan peningkatan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan karena manajemen sekolah yang tak sempurna sehingga belum terjadi kekuatan kolektif bagi peningkatan mutu.

Sedangkan revolusi pembelajaran, ujar Sulistiyo, dilaksanakan dengan penguatan mutu dan keunggulan pendidikan. Ini harus jadi prioritas tertinggi kebijakan pendidikan nasional yang didukung anggaran terbesar mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi.