Selasa , 26 September 2017, 05:03 WIB

Film G30S/PKI: TNI dan Imajinasi Siswa

Red: Agus Yulianto
istimewa
Satriwan Salim
Satriwan Salim

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Satriwan Salim *)

Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, bagi para prajurit TNI agar menonton bersama (istilah umumnya nobar) Film G30S/PKI, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober nanti menimbulkan kontroversi. Pro kontra muncul sebab film ini sudah semenjak reformasi 1998 dihilangkan jadi tayangan wajib, untuk masyarakat Indonesia (khususnya para siswa) di malam 30 September, tiap tahunnya.

Film besutan sutradara kawakan Arifin C Noer tersebut selalu muncul di televisi nasional semenjak 1984. Film ini dinilai sebagai tontonan propaganda, sebab bermuatan politis dan ideologis. Yang berseliweran dalam film itu adalah para tentara, khususnya TNI AD. Yang dibantai juga tentara. Yang berperan sentral juga tentara, Soeharto namanya. Pihak tertuduh adalah PKI, yang membantai dan melakukan kudeta.

Setidaknya penafsiran bahwa film ini merupakan propaganda rezim Orde Baru, menguat pascareformasi 98. Apapun yang berkait dengan Soeharto dan Orde Baru menjadi musuh bersama dan mesti dicampakkan jauh-jauh. Film ini di antaranya. Banyak sistem bernegara dan pemerintahan yang berubah. Tentarapun tidak lagi mengurusi politik, karena dihapuskannya dwifungsi ABRI.

Sekarang Orde Baru sudah lama tumbang, pemerintahan berganti. Kita sudah mulai menikmati status sebagai negara demokratis, tidak lagi pemerintahan otoriter seperti masa lalu itu. Tentara sudah menjauh dari politik praktis. Kembali ke barak. Sibuk melakukan operasi militer selain perang. Membantu membangun jalan dan infrastruktur di daerah terpencil seperti Papua. Bersama-sama membantu korban bencana alam. Ikut bercocok tanam mensukseskan program ketahanan pangan. Bahkan menjadi guru, mengajar di sekolah-sekolah daerah tertinggal.

Tapi, pernyataan panglima agar para prajurit nobar Film G30S/PKI langsung disambut dengan ramai oleh tentara dan juga warga. Termasuk di jagad media sosial yang riuh menyambut aksi nobar film lama itu. Para prajurit sapta marga ini langsung menaati perintah panglima. Dibukalah layar-layar lebar, di satuan teritorial TNI, khususnya AD. Kantor-kantor dan lapangan mulai dari Koramil, Kodim, Korem sampai Kodam mendadak dipenuhi massa yang antusias menyaksikan film yang katanya propaganda itu. Media online terus mewartakannya, begitu pula akun Twitter para tentara dan lembaganya.

Apa ada yang salah dengan fenomena histeria ini semua? Instruksi langsung Panglima TNI tersebut sebenarnya hanya bagi internal tentara saja. Tetapi kenyataannya, satuan-satuan teritorial TNI, melakukan upaya menggerakan masyarakat menonton film tersebut. Bahkan tentara memfasilitasi materinya, mulai dari film, LCD, layar, lapangan, kursi, bahkan untuk konsumsi.

Para penonton yang histeria inipun beragam, mulai dari yang tua sampai siswa sekolah dasar. Mereka nobar Film G30S/PKI yang difasilitasi TNI. Oleh karena itu, menurut saya setidaknya ada tiga (3) perspektif analisis yang bisa kita tangkap dari fenomena sosial ini.

Pertama, ada rasa penasaran, animo dan keingintahuan (curiosity) yang tinggi, khususnya para generasi muda, yang belum sempat menyaksikannya. Generasi yang lahir di masa reformasi, mengalami sekolah (SD-SMA) pascareformasi. Praktis inilah kemudian yang dikenal dengan sebutan Generasi Z (lahir 1995-2010). Mereka saat ini berusia sekitar 7-22 tahun. Pun bagi sebagian generasi Y (milenial) akhir (lahir 1981-1994), generasi transisi yang sekarang berusia antara 23-37 tahun.

Rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi tersebut terjadi karena memang mereka belum pernah menonton film tersebut. Praktis memori kolektif mereka tentang diksi dan terminologi tentang:  PKI, komunsime, DN Aidit, 6 Jenderal, Lubang Buaya, pemberontakan, kekejaman PKI, propaganda, palu arit dan sejenisnya hanya ditemukan ketika mereka berselancar di media sosial dan internet, menemukannya di Wikipedia. Itupun jika “keyword” yang digunakan untuk pencariannya tepat.

Berbeda dengan para orang tua termasuk generasi yang lahir di bawah tahun 1990. Diksi dan terminologi seperti di atas sudah akrab di telinga dan memori mereka. Sebab film ini menjadi tayangan wajib tiap tahun untuk disaksikan. Sehingga memori mereka tidak bisa menghapuskannya begitu saja, bahwa PKI itu jelas-jelas pemberontak. Aidit itu jahanam, perusak bangsa, sampah bagi Pancasila dan penumpasannya adalah tindakan mulia. Bahwa tentara adalah korban kebiadaban PKI dan tentaralah yang disusupi PKI, di “malam jahanam” itu (meminjam istilah sejarawan Taufik Abdullah).

Pertanyaannya kemudian, apakah aksi nobar film yang diinisiasi TNI ini akan memiliki dampak yang efektif, membentuk dan mengubah paradigma berpikir generasi Z yang nota bene adalah para siswa sekolah? Saya meyakini hal ini akan sangat bisa terjadi. Aksi nobar para siswa generasi Z bersama orang tua mereka dan para tentara ini, adalah bentuk gerakan massa yang akan berdampak terhadap cara pandang mereka terhadap persitiwa G30S/PKI.

Di buku-buku pelajaran sejarah mereka di sekolah, PKI tidak lagi dikatakan sebagai pelaku tunggal dan utama dalam pembantaian itu. Juga bukan lagi sebagai pemberontak yang ingin mengganti ideologi Pancasila, pada 1965. Begitu faktanya di buku-buku sejarah pada umumnya. Bagi tentara, ini adalah pembelokkan sejarah yang berbahaya. Sebab ancaman komunisme dan PKI itu laten sifatnya. Sejarah harus kembali diluruskan.

Peran inilah yang saat ini diambil oleh tentara. Memanfaatkan momentum yang tepat dan bernilai “strategis”, jika memakai terminologi militer. Walaupun orang akan bertanya-tanya, kenapa baru tahun 2017 ini tentara berinisiasi untuk memutar kembali Film G30S/PKI? Bukankah isu PKI dan komunisme ini adalah isu yang terus muncul tiap tahun, apalagi menjelang 1 Oktober? Film ini semenjak 1998 tak lagi ditayangkan di tv nasional. Sekali lagi, kenapa ide dan instruksi ini baru tahun 2017 digaungkan? TNI dan Gatot Nurmantyo-lah yang bisa menjawabnya.

Kedua, fenomena aksi nobar Film G30S/PKI bersama TNI di pelosok-pelosok daerah Indonesia saat ini, menjadi simbol bahwa tentara itu memang dekat dengan rakyat. Bahasa Orde Baru-nya, “TNI itu manunggal dengan rakyat”. Secara politis, TNI semakin sukses mengambil hati rakyat saat ini. Walaupun para aktivis HAM ibukota mencibir, menertawai bahkan mencaci instruksi Panglima TNI ini, tapi nyatanya rakyat antusias bersama tentara. Melahirkan histeria massa.

Posisi tentara bagi warga negara masih sebagai lembaga yang paling dipercaya. Seperti hasil survei CSIS (2015), kepercayaan rakyat kepada tentara adalah 90 persen berada di posisi teratas lalu disusul KPK. Begitu pula hasil survei SMRC (2016). Kepercayaan rakyat kepada TNI tertinggi, sebesar 89,6 persen berada di atas DPR, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian bahkan KPK. Itu pertanda jika tentara masih dipercaya oleh rakyat. Bukti bahwa tentara benar-benar manunggal dengan rakyat.

Bagi yang masih paranoid dengan Orba, tentu akan selalu menghubung-hubungkan tentara dengan rezim otoriter Orba yang represif. Tentara menjadi alat mempertahankan kekuasaan pemerintah kala itu. Pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan oleh tentara, atas perintah penguasa. Itulah faktanya. Walaupun nyatanya tentara sekarang sudah berubah. Justru tentara menjadi lembaga yang dinilai paling kredibel dan terpercaya oleh rakyat.

Jadi, jika ada orang yang mencoba menakut-nakuti rakyat; saat ini tentara ingin kembali berpolitik, tentara ingin mengembalikan gaya Orba, tentara menjadi kaki-tangan penguasa, dan sejenisnya, saya pikir ini kekhawatiran yang berlebihan. Dihapuskannya dwifungsi ABRI dan reformasi TNI telah terbukti berhasil.

Ketiga, tanpa kita sadari hubungan keterikatan psikologis antara para Generasi Z termasuk milenial dengan institusi tentara, sebenarnya sudah mulai terbentuk ketika mereka sekolah dasar. Bahkan sampai SMA dan perguruan tinggi. Buktinya adalah para siswa/siswi SD-SMA di seluruh wilayah nusantara ini, acap kali mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan sekolah (dikenal dengan istilah LDKS) dan kegiatan serupa lainnya. Satuan-satuan TNI sering dipakai sebagai tempat LDKS/Latihan Kepemimpinan para siswa. Mulai dari unsur pelatih, tempat sampai kepada materi LDKS, diserahkan oleh sekolah kepada TNI.

Inilah fakta sosial yang tak bisa dibantah, yang menunjukkan jika imajinasi siswa dan sekolah kita tentang kepemimpinan, ketegasan, kedisiplinan, penanaman rasa kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa (nation and character building) ada pada institusi tentara. Jadi taklah mengeherankan jika aksi nobar Film G30S/PKI bersama TNI disambut antusias oleh para siswa sekolah, guru dan orang tua saat ini. Karena dianggap sebagai bagian dari upaya “meluruskan dan menjaga ingatan sejarah, dalam rangka membentuk karakter bangsa.” Apakah Anda setuju?

*) Peneliti Puspol Indonesia, Pengajar Pendidikan Kewarganegaraan Labschool Jakarta.

Berita Terkait