Jumat , 15 November 2013, 13:47 WIB

Soal DNI, Pemerintah Harus Realistis

Rep: Esthi Maharani/ Red: Nidia Zuraya
Yogi Ardhi/Republika
MS Hidayat
MS Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perindustrian, MS Hidayat menilai pemerintah harus realistis untuk merevisi rancangan daftar negatif investasi (DNI) yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) 36/2010 tentang Sektor Usaha Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal. Ia beranggapan, ada beberapa sector yang membutuhkan investasi asing untuk lebih dibuka dengan berbagai alasan.

“Kalau menurut saya, kita juga mesti realistis. Ada beberapa sector yang membutuhkan investasi asingnya lebih dibuka, karena soal teknologi, soal permodalan yang butuh besar,” katanya, Jumat (15/11).

Namun, diakuinya ada beberapa yang sensitive untuk dibuka seperti media massa. Tak heran, jika media nasional pun ikut khawatir dengan rencana adanya revisi tersebut. Menurutnya, proses perevisian ini pasti tidak terlepas dari kepentingan. Hanya saja, jangan sampai persoalan tersebut mengerucut pada nasionalisme yang agak sempit.

“Padahal, kalau kita mau menggalakan ekonomi menjadi lebih besar, itu jangan-jangan yang kita butuhkan. Jadi, kita buka tapi jangan mengorbankan nasionalisme. Mungkin nanti implementasinya saja yang diperketat,” katanya.

Ia mencontohkan, di Cina, mereka membuka untuk sector-sektor yang mereka butuhkan besar. Meski begitu, pengawalannya luar biasa ketat. Di Indonesia, hal itulah yang masih belum terlaksana. “Jadi program untuk transfer know how, transfer teknologi, menaruh orang di posisi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu harus bisa diambil alih, itu Cina melakukannya dengan ketat. kita kurang ketat,” katanya.