Senin , 18 September 2017, 01:00 WIB

Aung San Suu Kyi dan Luka Rohingya

Red: Agus Yulianto
ROL/Fakhtar Khairon Lubis
Tim Amnesty International memiliki bukti kekejaman Militer Myanmar terhadap masyarakat Rohingya.
Tim Amnesty International memiliki bukti kekejaman Militer Myanmar terhadap masyarakat Rohingya.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Khairil Miswar *)

Sampai saat ini, krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya belum juga berakhir. Belum ada tanda-tanda jika luka menganga yang terus berdarah ini, akan mengering. Tangisan anak kecil dan rintihan perempuan-perempuan lusuh terus saja terdengar. Wajah-wajah muram penuh harap terus terpampang dan beredar luas di media. Lelaki dan wanita tua, tak berdaya terlihat menahan lelah dalam pelarian.
 
Saat ini, seperti dikabarkan media, ribuan pengungsi Rohingya telah memenuhi wilayah perbatasan Bangladesh. Menurut laporan media, tidak kurang dari 400 ribu pengungsi etnis minoritas Myanmar ini terpaksa mengungsi meninggalkan tanah air yang telah ditempatinya hingga beberapa generasi. Banyak pihak meyakini bahwa gerakan “pembersihan” yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar adalah bagian dari upaya “genosida.” Dan tentunya tidak berlebihan, jika keperihan yang dirasakan etnis minoritas Muslim di Myanmar ini, dianggap sebagai tragedi kemanusian “terbesar” dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Asia.

Kabarnya, kekerasan negara terhadap etnis Rohingya meningkat pasca terjadinya penyerangan terhadap pos-pos polisi yang dilakukan oleh para militan Rohingya. Akibat penyerangan ini, Pemerintah Myanmar melakukan gerakan pembalasan dengan pola “bumi-hangus”, di mana pemukiman etnis minoritas ini dibakar oleh pihak militer. Tidak hanya melakukan pembakaran, pihak militer juga memukuli dan “membantai” masyarakat sipil secara “brutal.”

Kabar terbaru menyebut bahwa Indonesia dan Malaysia sudah mulai mempersiapkan rancangan baru sebagai resolusi dalam menyikapi krisis kemanusiaan Rohingya dalam sidang komite eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Rancangan ini disebut-sebut sebagai revisi setelah pihak Malaysia bergabung dengan langkah politis yang diajukan Indonesia.

Di antara upaya yang dilakukan adalah dengan mendesak Komisi Investigasi yang dibentuk Presiden Myanmar untuk segera menghentikan investigasi dan menyerahkan hasilnya. Indonesia juga memberi dukungan dengan cara mengirim bantuan yang dibutuhkan warga Rohingya. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga berupaya mendorong pihak Myanmar untuk segera melaksanakan rekomendasi Komisi Penasihat PBB guna menyelesaikan krisis di Rakhine State agar tidak berlarut-larut.

Sementara itu, dalam menyikapi tragedi kemanusian yang menimpa warga Rohingya, publik internasional, tidak terkecuali Indonesia – terlihat kecewa terhadap pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang dianggap “lemah” atau mungkin justru “membiarkan” kekejaman militer yang terus berlangsung.

Ironisnya lagi, propaganda yang dilakukan Pemerintah Myanmar sungguh keterlaluan. Seperti dilaporkan BBC, di mana telah terjadi rekayasa dengan menunjukkan kesan kepada dunia internasional bahwa seolah-olah aksi pembakaran pemukiman Rohingya dilakukan oleh kelompok Muslim sendiri–sebuah propaganda murahan yang sama sekali tidak masuk akal.

Informasi yang berkembang juga menyebut bahwa pihak Pemerintah Myanmar menolak gencatan senjata yang diajukan oleh para militan Rohingya dengan alasan mereka tidak ingin berunding dengan teroris. Pengajuan genjatan senjata ini sendiri dimaksudkan agar bantuan kemanusian dapat masuk ke wilayah konflik tersebut. Tapi, lagi-lagi pemerintah Myanmar seperti telah kehilangan rasa kemanusiaan.

Kondisi pelik ini juga disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas militer dan polisi di Myanmar beragama Budha. Kepelikan terus bertambah liar, ketika para biksu Budha radikal mengasosiasikan nasionalisme Myanmar dengan agama Budha. Meskipun krisis Rohingya bukan bagian dari “perang agama”, tapi provokasi para biksu radikal turut memperparah situasi, di mana kekerasan terhadap Rohingya (yang mereka sebut teroris) dianggap sebagai kampanye nasionalisme.

Diamnya Aung San Suu Kyi yang merupakan pemimpin de facto Myanmar atas tragedi yang menimpa Rohingya secara politis memang dapat dimengerti. Negera Myanmar yang mayoritas penduduknya adalah Budha merupakan basis massa paling kuat yang mendukung Su Kyi secara politik. Tentunya Aung harus bersikap cermat guna mempertahankan simpati mayoritas masyarakat Myanmar atas kepemimpinannya. Lagi pula, etnis Rohingya yang menempati Rakhine State oleh mayoritas Budha Myanmar dianggap sebagai imigran ilegal.

Mirisnya lagi, bukannya berimpati – Su Kyi yang pernah diagung-agungkan sebagai pejuang demokrasi dan pernah dianugerahi Nobel Perdamaian justru menuding telah beredarnya foto-foto palsu terkait kekerasan atas etnis Rohingya dengan maksud memperuncing permasalahan di Rakhine State. Foto-foto tersebut, menurut Su Kyi akan sangat menguntungkan kepentingan teroris – nama lain yang ditujukan terhadap militan Rohingya.

Sepakat atau pun tidak, Su Kyi telah mengorban rasa kemanusiaannya agar popularitasnya di hadapan mayoritas Budha tidak terganggu. Su Kyi juga telah membunuh spirit demokrasi yang pernah diperjuangkannya puluhan tahun. Keberanian Su Kyi dalam menantang moncong senjata di masa lalu, telah pudar dan hanya tinggal legenda belaka. Hanya demi “kekuasaan” dan kepentingan pragmatis-politis, Su Kyi menjadi kecut di hadapan militer yang terus bersikap brutal.

Bireuen, 16 September 2017

*)  Penulis adalah Direktur POeSA Institute, penulis lepas di beberapa media, dan Penulis Buku Habis Sesat Terbitlah Stress