JAKARTA - Pemerintah akan menurunkan kembali bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan menjadi tujuh persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan hal itu saat menerima 30 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/11).
"Presiden menyampaikan tahun depan bunga KUR diturunkan lagi menjadi tujuh persen, ini untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan," ujarMenteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang ikut mendampingi pengusaha UMKM.
Pengusaha batik asal Pekalongan, Tatu Nurhasanah, merespons positif rencana penurunan bunga KUR tersebut. Menurut dia, pengusaha memang mengharapkan bunga kredit terus ditekan agar memudahkan mereka yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari bank.
"Kami memang inginnya bunga bank turun, untuk permodalan, beli mesin," kata pemilik usaha PD Syukestex tersebut. Dalam dua tahun terakhir pemerintah menurunkan bunga KUR dalam besaran yang signifikan.
Pada 2015, pemerintah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen. Kemudian, pada 2016 jumlahnya turun lagi menjadi sembilan persen. Tahun depan, Presiden Jokowi menjanjikan akan kembali menurunkan bunga KUR sehingga menjadi hanya tujuh persen.
Meskipun begitu, pelaku UMKM masih belum puas dengan rencana penurunan bunga kredit tersebut. Selain itu, mereka pun meminta pemerintah memberikan subsidi kepada para pengusaha UMKM untuk mengikuti pameran.
Menurut Tatu, sebelumnya pemilik industri rumahan seperti dirinya kerap mengikuti pameran yang tarif sewanya disubsidi pemerintah. Bahkan, menurut dia, terkadang ada pula pameran gratis. Namun, sejak dua tahun terakhir pameran seperti itu tak pernah lagi ada.
"Kami inginnya paling tidak ada subsidi lagi untuk pameran. Tadi Presiden janji pameran akan diadakan lagi," ujar Tatu. Soal pajak, mereka menginginkan adanya keringanan tarif pajak perorangan yang disamakan dengan tarif amnesti pajak, yakni 0,5 persen.
Pemilik merek usaha Shaniqua Bamboo asal Banten, Sundari, mengatakan, pelaku UMKM yang hadir di Istana banyak yang masih atas nama pribadi. Karena itu, kita ingin tarifnya disamakan 0,5 persen supaya tidak memberatkan," kata dia.
Saat ini, program amnesti pajak yang juga menyasar para pengusaha UMKM telah menetapkan tarif 0,5 persen bagi usaha yang omzetnya di bawah Rp 10 miliar. Namun, tarif 0,5 persen hanya untuk badan usaha. Sementara, tarif pajak perorangan masih dikenakan 2 persen.
Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga menyebut, Presiden merespons positif permintaan itu. Presiden bahkan, langsung menelepon Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti keinginan pelaku UMKM. ''Tadi disampaikan, hasilnya akan disampaikan Senin depan," ujarnya.
Ia menuturkan, Presiden membahas tantangan dan pengembangan sektor UMKM, salah satunya pesantren entrepreneur. Ia mendapatkan tugas membuat acara di Sidoarjo, Jawa Timur bulan depan mengenai kewirausahaan di pesantren.
Perkuat potensi
Dalam diskusi dengan pengusaha UMKM, Presiden meminta masukan baik yang berkaitan dengan permodalan, pasar, dan produksi. Ia menyatakan, pemerintah dan pengusaha perlu memperkuat potensi UMKM untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
Ia menambahkan, para pengusaha UMKM selama ini terbiasa dalam menghadapi tantangan saat berusaha. ''Ya kalau bisa, kita bawa yang tengah menjadi besar, yang kecil menjadi menengah, yang mikro naik menjadi kecil," kata dia menjelaskan.
Presiden membuka pertemuan sekitar pukul 11.00 WIB dan berlangsung selama 30 menit. Pada pagi harinya, ia membuka Pameran Waralaba dan UKM Indonesia 2016 di Balai Sidang Jakarta. Ia berharap, waralaba bisa menumbuhkan perekonomian. n antara ed: ferry kisihandi