Ahad , 10 September 2017, 16:21 WIB

TNI Menunggu Perintah PBB

Red: Agus Yulianto
dok.Puspen TNI
Pasukan Garuda Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid atau Indonesian Battalion (Indobatt-02), yang sedang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan di Darfur, Sudan (Ilustrasi)
Pasukan Garuda Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid atau Indonesian Battalion (Indobatt-02), yang sedang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan di Darfur, Sudan (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Desakan agar Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turun menengahi konflik antara militer Myanmar dan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, terus bergulir. Bahkan, kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak hanya bisa dilakukan dengan petisi dan kecaman masyarakat dunia, melainkan perlu tindakan nyata dari PBB untuk melindungi masyarakat sipil di daerah konflik.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun diminta turut mengirimkan pasukan perdamaian PBB guna membantu warga Rohingya yang mengalami kekerasan. Operasi pemeliharaan perdamaian telah menjadi ujung tombak PBB dalam memimpin setiap upaya membawa dunia ke arah yang lebih aman, tertib dan damai.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sampai saat ini berjalan sukses dan merupakan kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaia dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sudah dimulai sejak 1957 dengan pengiriman satu batalyon infanteri di Timur Tengah, antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda (Konga).

Hingga saat ini, TNI telah mengirimkan sebanyak 37 ribu peacekeepers dan telah berpartisipasi pada 28 misi pemeliharaan perdamaian. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak di PBB. Pasukan Garuda saat ini tengah bertugas di Lebanon dan Afrika Tengah menjaga perdamaian di sana.

Indonesia pun berada di peringkat ke-11 dari 124 negara penyumbang pasukan, menurut data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Capaian itu juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi 4.000 peacekeepers ke misi pemeliharaan perdamaian TNI penting guna meningkatkan visibilitas dan kredensial Indonesia dalam pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kontribusi pada UN Peacekeeping merupakan salah satu modalitas utama Indonesia dalam diplomasi penciptaan perdamaian dunia. Pengamat militer Susaningtyas Kertopati, di Jakarta, mengatakan, bila mengikuti prosedur standar, ada beberapa tahap sebelum pasukan baret biru ini dikirim. Dimulai dari konsultasi semua pihak di PBB, laporan ke Dewan Keamanan PBB hingga ada resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Aturan PBB mengacu pada mekanisme pengiriman Pasukan PBB setelah ada resolusi PBB. Resolusi bisa diajukan oleh salah satu negara anggota PBB melalui general assembly atau pengajuan salah satu negara anggota 'security council', baik yang permanen atau yang non permanen," kata Susaningtyas, Ahad (10/9).

Resolusi PBB, kata wanita yang biasa disapa Nuning ini, juga bisa dinyatakan oleh Sekjen PBB setelah menerima laporan resmi Tim Investigasi atau Pencari Fakta yang dibentuk PBB. Setelah itu akan dibentuk komisi khusus yang akan menangani pengiriman pasukan perdamaian PBB mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

"Komisi ini juga bertugas menyiapkan berapa kontribusi setiap negara untuk mendukung biaya operasional dan negara mana saja yang memiliki 'stand by force' untuk dikirimkan," ujar Nuning.

Komisi khusus itu bersama Tim Investigasi/Pencari Fakta yang sudah dibentuk sebelumnya akan berkoordinasi ketat dengan negara tujuan dan negara-negara tetangganya.

"Khusus kasus Rohingya harus ada rekomendasi ICRC dan UNHCR apakah memang ada pelanggaran HAM? Jadi, tidak bisa negara lain menyatakan serta merta ada pelanggaran HAM, sementara tidak ada pernyataan dari PBB," katanya. Dengan kasus yang terjadi di Rakhine State, hingga saat ini tim investigasi PBB belum masuk ke wilayah itu.

TNI siap diterjunkan

Namun demikian, TNI siap diturunkan ke Rakhine, Myanmar untuk membantu etnis Rohingya. Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, pihaknya siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya di Rakhine . Hanya saja, pihaknya belum menerima perintah dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

"Kemungkinan itu pasti ada karena undang-undang kita mewajibkan, tetapi itu semua tergantung PBB, pasukan perdamaian di bawah kendali PBB," kata Gatot usai upacara pembukaan Piala Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9).

Hingga saat ini, kata Gatot, pihaknya belum menjalin komunikasi dengan PBB perihal rencana pengiriman pasukan tersebut. Namun, pihaknya siap mengirim pasukan TNI jika sewaktu-waktu mendapatkan perintah dari PBB. "Kami siap siaga setiap saat PBB minta, kami siap dan dengan senang hati," ujarnya.

TNI Angkatan Darat pun telah menyatakan siap mengirim pasukan untuk membantu etnis Rohingya yang mendapat kekerasan, namun hingga kini belum ada perintah dari Mabes TNI untuk mengirim pasukan ke Rakhine, Myanmar.

"Kalau untuk pengiriman pasukan ke Myanmar, itu kan tugas Mabes TNI. TNI AD hanya menyiapkan pasukannya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh saat acara Silaturahmi di Kartika Media Center Dispenad, Senen, Jakarta Pusat.

TNI AD, lanjut dia, hanya berlatih untuk melakukan tugas sesuai perintah dari Panglima TNI. Semua kewenangan mengikuti aturan yang diperintahkan.

"Kita hanya berlatih, apapun tugas yang akan kita lakukan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI. Tapi sekali lagi, yang ingin saya tekankan Angkatan Darat selalu siap, mau jadi apa saja, apa yang menyangkut di negara ini. Pemerintah mengambil keputusan politik untuk mengerahkan Angkatan Darat ya kita siap," tegasnya.

Terkait pengamanan perbatasan yang akan dimasuki oleh pengungsi Rohingya, Jenderal bintang satu ini mengatakan, TNI memiliki tugas untuk mengamankan perbatasan. Jadi, siapa pun yang masuk ke Indonesia secara ilegal baik pengungsi Rohingya atau pun warga dari negara lain akan ditangkap.

"Komponen di perbatasan tidak hanya TNI saja, tetapi ada unsur lainnya seperti imigrasi dan Bea cukai," kata Alfret.

Kapolri temui polisi Myanmar

Kepala Polri Jenderal Polisi M Tito Karnavian akan menemui Kepala Kepolisian Myanmar di ajang 37th ASEAN National Police (Aseanapol) Conference pada 12-14 September 2017 di Singapura guna membahas masalah etnis Rohingya, yang berbondong-bondong mencari perlindungan ke Bangladesh karena kekerasan yang terjadi di tempat mereka tinggal di Rakhine State.

"Nanti ada Aseanapol Conference hari Selasa di Singapura. Saya nanti minta waktu lakukan bilateral meeting dengan Kepala Polisi Myanmar untuk diskusikan soal Rohingya," ujar Tito di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9).

Ia menjelaskan, permintaan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok-kelompok yang mungkin dianggap berbahaya.

"Kami paham bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan. Kemudian kita juga tahu Menteri Retno sudah dikirim ke sana. Pembicaraan diplomasi ini jauh lebih efektif. Dari kepolisian tentu prinsipnya dukung langkah-langkah pemerintah," katanya.

"Di samping itu juga ada bantuan kemanusiaan yang melibatkan 11 lembaga Indonesia. Tentu ini yang dibutuhkan mereka," tambah Tito.

Ia mengakui prihatin atas konflik itu, dan berupaya membuka komunikasi dengan pemimpin kepolisian Myanmar guna membantu mencegah lebih banyak korban di kalangan masyarakat. "Sebagai umat Muslim, saya prihatin dengan persoalan ini," kata Tito.





Sumber : Antara