Senin , 04 September 2017, 08:29 WIB

Langkah Konkret Pemerintah Indonesia Atasi Krisis Rohingya

Red: Agus Yulianto
Republika/Rakhmawaty La'lang
Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Legislasi di Media Center, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Legislasi di Media Center, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hikmahanto Juwana *)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Indonesia akan melakukan tindakan konkret untuk menghentikan krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Myanmar. Presiden Jokowi pun sangat menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar,” ujar Presiden dalam peryataannya terkait Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State di Jakarta, Ahad (3/9).

Presiden pun menekankan perlunya sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Pemerintah, kata dia, berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.

Presiden dalam peryataannya menyampaikan, dirinya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan. Sedangkan untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, Presiden menyatakan, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan.

Ya, Menlu hari ini dijadwalkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan tersebut Menlu diharapkan dapat meminta agar kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya dihentikan.

Menlu perlu mengingatkan apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya bisa masuk dalam katagori ethnic cleansing atau genosida. Hal ini telah banyak disampaikan oleh pejabat berbagai negara.

Bila kekerasan tidak juga dihentikan maka masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu Responsibility to Protect atau R2P.

R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi.

Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi hingga penggunaan kekerasan (use of force). Dalam konteks ini ASEAN dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya.

Mengapa ASEAN?

ASEAN memiliki kewajiban karena ini masalah regional. ASEAN harus memiliki makna atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan ethnic cleansing. Jangan sampai ASEAN gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan intetnasional.

Oleh karena itu, pascapertemuan dengan Aung Sang Suu Kyi, pemerintah Indonesia dapat memanggil sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi ASEAN terhadap Myanmar.

Bila ethnic cleansing masih terus terjadi, ASEAN dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Diharapkan tindakan ASEAN ini akan didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia.

*) Guru Besar Hukum Internasional UI