REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan dialog terkait wacana kebijakan Full Day School (FDS). Pasalnya, PBNU tidak sepakat dengan kebijakan yang diwacanakan Mendikbud Muhajir Effendy tersebut.

"Saya kira Mendikbud perlu mensosialisasikan dan melakukan dialog dengan semua pihak (termasuk PBNU) supaya dipahami betul," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/6).

Amirsyah mengatakan Mendikbud perlu mensosialisasikan dan melakukan dialog dengan semua pihak supaya kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) dapat dipahami dengan benar. Sosialisasi perlu dilakukan dengan intens agar ada kejelasan tentang kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Amirsyah menilai permasalahannya terletak pada komunikasi. ''Masalahnya sebenarnya pada bagaimana mengkomunikasikannya,'' katanya. ''Bagaimana masalah ini bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga semua pihak bisa memahami. Artinya, perlu dialog.''

Sebagai mitra strategis pemerintah, MUI siap jika diajak untuk melakukan sosialisasi kebijakan lima hari sekolah. Tapi, pastinya bahwa kebijakan ini memang membutuhkan partisipasi semua pihak. ''Dan sebelum partisipasi itu, kita butuh pemahaman bersama tentang sistem yang akan diberlakukan dalam kegiatan belajar itu,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika