Rabu , 15 Maret 2017, 06:07 WIB

Turki, Referendum, dan Eksploitasi Agama

Red: M.Iqbal
EPA
 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Herri Cahyadi *)

Konflik antara Turki dengan negara-negara di Eropa kembali terjadi. Kali ini melibatkan Jerman dan Belanda. Menyusul pelarangan politikus AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan), Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu dan Menteri Urusan Keluarga Fatma Betül Sayan Kaya, untuk berkampanye (11/3) perihal referendum yang akan diadakan pada 16 April 2017 di Turki. Kampanye ini ditujukan untuk komunitas warga Turki yang ada di negara-negara tersebut—yang jumlahnya cukup besar. Jerman dan Belanda berkilah pelarangan ini dilakukan terkait sekuriti yang dapat berdampak pada komunitas Turki di kedua negara. Terakhir, Swiss dan Austria juga membatalkan izin terhadap politikus Turki akibat konflik yang terjadi di Jerman dan Belanda. 

Referendum 16 April 2017

Seperti diketahui bahwa Turki akan mengadakan referendum pada 16 April 2017 yang bertujuan mengubah konstitusi. Salah satu materi dasar dalam perubahan ini—yang juga menjadi perdebatan panas di perpolitikan Turki—adalah pergantian sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Dari 18 poin amandemen, lebih dari setengahnya membahas mengenai sistem presidensial. Perubahan ini diklaim dapat membuat situasi politik dan ekonomi lebih stabil, pemerintahan dapat berjalan efektif, dan lebih demokratis. 

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran akan menciptakan one-man rule, terutama faktor kharisma Presiden Recep Tayyip Erdoğan yang masih kuat menghiasi wajah perpolitikan di Turki. Referendum ini menggunakan sistem voting di dalam dan luar Turki dengan konsep Evet yang artinya mendukung perubahan konstitusi dan Hayır yang berarti tidak mendukung. Jika referendum ini berakhir dengan mayoritas Evet, dapat dipastikan Erdoğan akan kembali memimpin Turki untuk periode kepresidenan berikutnya dengan kekuasaan yang lebih besar. 

Turki dan Eropa

Bukan hal baru jika kampanye politik orang-orang Turki di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan sebagainya selalu melibatkan jumlah yang masif. Warga keturunan Turki yang tinggal dan menjadi warga negara tidaklah sedikit. Sebut saja, ada lebih dari 3 juta warga keturunan Turki di Jerman, lebih dari 800 ribu jiwa di Prancis, dan lebih dari 500 ribu jiwa di Belanda. 

Keberadaan orang-orang Turki di Eropa telah eksis sejak penaklukan Ottoman terhadap wilayah Eropa Selatan baru mencapai puncaknya pada kurun waktu 1960-1967 ketika Turki dan beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, dan sebagainya menandatangani Labour Export Agreement yang menyebabkan migrasi guest worker Turki ke negara-negara ini. Selain imigran yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara, imigran Turki menjadi penyumbang populasi Muslim di Eropa yang cukup signifikan.

Di samping itu, Turki menganut sistem jus sanguinis dan memungkinkan seseorang memiliki dual citizenship. Mereka yang berasal dari ayah atau ibu orang Turki akan otomatis menjadi orang Turki. Itulah sebabnya, warga keturunan yang tinggal di Eropa, khususnya mereka yang memiliki hak pilih, juga menjadi incaran parpol di Turki. Ada sekitar 5,5 juta warga negara Turki yang tinggal di luar negeri dan sekitar 4,6 juta tinggal di Eropa Barat. 

Berdasarkan hasil Pilpres 2014, total pemilih luar negeri berjumlah 2,7 juta jiwa—meski yang menyalurkan suaranya tidak sampai 10 persen. Sebanyak 62 persen dari pemilih Pilpres 2014 luar negeri adalah pemilih Erdoğan. Di Jerman sendiri, total pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada referendum nanti diprediksi mencapai 1,4 juta suara dari 1-1,5 juta total suara yang diprediksi berasal dari luar negeri pada referendum mendatang. 

AKP tentu akan berusaha keras mengamankan suara-suara ini. Sikap negara-negara Eropa yang melarang dan membatalkan sepihak kunjungan politikus AKP justru menguntungkan bagi Erdoğan dalam meraup dukungan masyarakat Turki. Narasi konspirasi dan viktimisasi dengan mudah digunakan untuk membangkitkan semangat patriotisme domestik Turki. Sebagai contoh, Erdoğan merespons sikap Belanda dengan sebutan “fasis” dan “sisa-sisa Nazi”. Jerman pun disebut seolah mempraktikkan tingkah Nazi. 

Konotasi negatif yang ada dalam istilah-istilah tersebut—yang biasa digunakan oleh Barat—kini justru digunakan oleh Erdoğan untuk merespons sikap Barat terhadap Turki. Mustafa Akyol, pengamat politik Turki, mengritisi penggunaan narasi ini dan mengaitkannya dengan whataboutism. Standar ganda sikap Barat terhadap Turki menjadi amunisi untuk menutupi kekurangan yang ada di Turki sendiri. Erdoğan dan politikus AKP sangat ahli dalam propaganda defensif seperti ini.

Tentu yang paling menyambut insiden ini adalah politikus rasis dan ultranasionalis seperti Geert Wilders dari PVV (Partij voor de Vrijheid atau Partai Untuk Kebebasan) yang sempat mengeluarkan manifesto proposal pelarangan Alquran, penutupan masjid, dan pelarangan Muslim masuk ke Belanda. Dia bahkan pernah mengajukan usulan agar para pengguna jilbab dikenai pajak. 

Insiden ini dimanfaatkan oleh politikus Belanda—tidak hanya Wilders—untuk meraup simpati voter pada Pemilu 15 Maret. Topik imigran dan identitas menjadi sentral perdebatan publik Belanda dan diprediksi mempengaruhi preferensi pemilih. Wilders dengan gamblang mengeluarkan retorika rasial terkait orang-orang Turki. Kejadian inilah yang memang ia harapkan.

Komunitas Muslim dan Imigran di Eropa

Lalu, apakah insiden ini akan berdampak pada pada persoalan yang lebih serius? Dampak paling riil diterima oleh komunitas Muslim dan imigran di Eropa. Sentimen Islamofobia dan xenofobia yang nampaknya meningkat pasca serangan terorisme di jantung Eropa dan wabah Trumpisme, menciptakan kekhawatiran yang beralasan. Erdoğan dan AKP sering memainkan identitas “Muslim” dalam retorika kampanye maupun pemerintahan. Terlebih, komunitas Turki di Eropa mayoritas adalah muslim dengan simbol-simbol yang kuat seperti bendera dan pakaian. 

Di publik Turki sendiri, insiden ini dibawa ke arah persoalan “Muslim vs Nonmuslim”, “Ottoman vs Barat”, “Islam vs Barat”. Jika Turki tidak meredam penggunaan identitas reliji dalam narasi politik mereka, Islamofobia dan xenofobia bisa jadi akan terus mengalami ekskalasi. Bukan hanya komunitas Turki yang akan terkena dampak, melainkan juga seluruh komunitas Muslim yang ada di sana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hubungan antara jumlah populasi etnis Turk di Eropa, pendukung Erdoğan yang mayoritas dari populasi ini, serta identitas relijius yang dipakai berkaitan erat dengan sentimen masyarakat Eropa terhadap Islamofobia dan xenofobia.  

Seharusnya, yang dipahami adalah insiden pelarangan ini lebih terkait masalah politik. Bukan melibatkan Islam sebagai agama secara langsung. Jika kebetulan mayoritas rakyat Turki adalah Muslim, perubahan konstitusi Turki, terutama sistem pemerintahan dari Parlementer ke Presidensial, sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam dan umat Islam di Eropa—bahkan dunia.

Jika Mevlüt Çavuşoğlu dan Fatma Betül Sayan Kaya, politikus AKP, yang kebetulan beragama Islam dilarang untuk masuk Belanda, tidak berarti Belanda, sebagai negara, memusuhi Islam. Di sini letak eksploitasi Islam sebagai agama sudah berlebihan dan dapat memperburuk kondisi yang sedang terjadi. Erdoğan dan AKP seharusnya tidak terus-menerus mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik praktis semata. Ini adalah bentuk lain dari bigotri yang biasa dipakai untuk menyudutkan Barat terhadap segala permasalahan yang menimpa umat Islam dewasa ini. 

Tentu, insiden ini sangat diharapkan oleh politikus rasis macam Geert Wilders yang berulang kali mengeluarkan pernyataan tidak populis terhadap Islam dan imigran. Jika Erdoğan memanfaatkan agama untuk meraup suara dari kalangan agamis, Wilders justru mengeksploitasi Islampobia dan xenofobia untuk mengatrol popularitas. Pada titik ini, mereka apa bedanya?

Kita sangat berharap jika referendum yang akan digelar di Turki membawa perubahan positif di negara itu. Pun kita berharap agar minoritas di Eropa, baik yang berdasarkan etnis maupun agama, dapat hidup damai berdampingan; tanpa mengenal Islamofobia, xenofobia, atau apalah itu. Hal ini bisa direduksi dengan menghentikan eksploitasi agama demi semata mendapatkan suara. 

*) mahasiswa doktoral Hubungan Internasional Istanbul University