Senin , 06 Maret 2017, 06:07 WIB

Faktor Islam dan Kunjungan Bersejarah Raja Salman

Red: M.Iqbal
Dokpri
Pemerhati Masalah Kebangsaan Danang Aziz Akbarona
Pemerhati Masalah Kebangsaan Danang Aziz Akbarona

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh: Danang Aziz Akbarona *)

Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud akhirnya tiba di Indonesia dalam lawatan sembilan hari pada 1 Maret hingga 9 Maret 2017. Ia disambut begitu antusias dan gegap gempita bahkan sejak beberapa pekan sebelum tiba di Indonesia. Di hari kedatangannya hampir semua stasiun televisi menyiarkan langsung prosesi penyambutan sejak ia turun pesawat hingga konvoi panjang kendaraannya menuju Istana Bogor. 

Rakyat Indonesia luar biasa antusias menyambut Sang Malik. Mereka berjejer sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan mobil Raja Salman, layaknya menonton karnaval sambil melambaikan tangan dan mengibaskan bendera dua negara. 

Di berbagai media (cetak, elektronik, dan media sosial) 'demam' Raja Salman tak terbendung lagi. Para tokoh, publik figur, politikus, hingga masyarakat kebanyakan seolah berlomba-lomba menyampaikan ucapan simpatik guna menyambut sang tamu: Ahlan wa Sahlan wa Marhaban Malik Salman. Luar biasa!

Faktor Islam

Tidak bisa dimungkiri kehadiran Raja Salman memang istimewa dan bersejarah. Ini kunjungan pertama sejak 1970 (47 tahun silam)--sejak kunjungan Raja Faisal bin Abdulaziz di era Presiden Suharto. Semakin istimewa karena dalam kunjungan kali ini Raja Salman membawa serta rombongan dalam jumlah yang sangat besar termasuk 25 pangeran dan 14 menteri. Sederet nota kerja sama (11 poin) dengan nilai hingga mencapai 25 miliar dolar AS juga telah disiapkan dan ditandatangani para menteri. 

Tapi, diantara semua itu rasanya, ada satu hal yang menyebabkan Raja Salman begitu istimewa, yaitu fakta bahwa Ia adalah 'Sang Pelayanan Dua Kota Suci' (khadimul haramain) yang menjadi kiblat umat Islam dunia. Ada faktor Islam dan rasa persaudaraan Muslim antara rakyat Indonesia dan Raja Salman. Rasa itulah yang membuncahkan kerinduan dan kecintaan pada sosok 82 tahun ini.

Arab Saudi adalah negara Islam dengan sistem kerajaan. Di sinilah tempat Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, menerima wahyu, dan memulai dakwah Islam. Arab Saudi berkembang menjadi pusat khasazah keislaman, sekaligus--dan ini yang terpenting--menjadi kiblat Muslim di seluruh dunia karena terdapat Baitulloh Ka'bah di Makkah Al-Mukarromah dan Masjid Nabi (Nabawi) di Madinah. Tiap tahun jutaan umat muslim dari seluruh dunia menunaikan haji di kota ini sehingga sosok Malik Salman sebagai 'pelayan dua kota suci' sekaligus menjadi figur bahkan simbol pemimpin bagi (persatuan dan persaudaraan) umat Islam sedunia.

Di lain pihak, Indonesia adalah negara berpenduduk (mayoritas) muslim terbesar di dunia (the largest muslim country in the world). Dengan jumlah penduduk 258 juta jiwa (peringkat empat dunia) dan 207 juta adalah Muslim, Indonesia pantas menjadi barometer negara muslim dunia. Apalagi, Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadilah negara ini kiblat eksperimentasi demokrasi di negara muslim.

Kesamaan latar agama inilah yang menjadikan hubungan Indonesia-Arab Saudi istimewa dalam lintas sejarah bangsa. Adalah fakta sejarah bahwa pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia--setelah secara de facto memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945--pertama kali disuarakan oleh negara-negara Islam Timur Tengah, termasuk Arab Saudi (1946). Negara lainnya di barisan ini adalah Palestina, Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Lebanon, dan Afganistan. 

Hingga kemudian Liga Arab pada 18 November 1946 secara resmi menyerukan anggotanya untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdaulat. Dan, alasan utama Liga Arab memberikan dukungan ini semata-mata karena faktor keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan sebagai sesama negara muslim. 

Bahkan, atas solidaritas negara-negara Islam itu majalah TIME pada 25 Januari 1946 dengan nada minornya menakut-nakuti Barat dengan kebangkitan Nasionalisme-Islam di Asia dan Dunia Arab. “Kebangkitan Islam di negeri Muslim terbesar di dunia seperti di Indonesia akan menginspirasikan negeri-negeri Islam lainnya untuk membebaskan diri dari Eropa.” (Ref: Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, karya Zein Hassan, 1980)

Pada fase berikutnya setelah kemerdekaan, Indonesia memberikan imbal balik dengan menegaskan sikap sepenuhnya berada di pihak bangsa Arab dalam perjuangan melawan Israel. Dan sikap itu, sebagaimana diakui oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz, pada lawatannya ke Indonesia 1970, merupakan tradisi yang didasarkan atas kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Melihat latar sejarah itu adalah hal yang wajar jika Indonesia dan Arab Saudi memiliki keterikatan yang kuat satu sama lain. Dengan alasan itu pulalah (hemat penulis) 47 tahun silam Raja Faisal bin Abdulaziz di hadapan DPR Gotong Royong menyatakan kalimat historis, "Barangsiapa yang ingin mengingkari hubungan yang istimewa antara Indonesia dan Saudi Arabia sama dengan mengingkari matahari di siang hari."

Menata Agenda dan Aspirasi Islam  

Raja Salman dan Presiden Joko Widodo dalam momentum kunjungan ini juga menandaskan bahwa hubungan dua negara spesial karena ikatan Islam dan persaudaran. Maka sudah semestinya dua negara muslim strategis di dunia ini secara bersama-sama menampilkan visi Islam yang damai dan berkemajuan. 

Kedua negara bisa menjadi motor bagi solidaritas dunia Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri dunia Islam umumnya yakni kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakadilan--yang to some extent kerap menjadi sumber atau lahan subur bagi ekstremisme dan terorisme. 

Dalam konteks itu, spirit solidaritas (negara) Islam sebagaimana ditunjukkan saat pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat dulu harus direvitalisasi untuk membantu dan membebaskan negeri-negeri muslim dari keterpurukan internal (kemiskinan dan kebodohan) dan penjajahan eksternal (seperti yang masih terjadi atas Palestina).

Kedua negara dengan kapasitas masing-masing diyakini juga mampu menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin sehingga bisa mewarnai dunia dengan keindahan dan keadilan Islam. Untuk itu upaya dialog peradaban terutama dalam rangka menebarkan nilai-nilai universalitas Islam harus dirancang sedemikian rupa secara kontinyu dan intensif. Kedua negara bisa mengintensifkan upaya penguatan jejaring ulama dan intelektual muslim yang berpengaruh untuk menyebarkan nilai-nilai universalitas Islam tersebut bagi dunia.

Terakhir, upaya tersebut tentu saja harus berbasis pada kebijakan masing-masing negara dalam melihat dan menempatkan faktor Islam dalam proses pembangunan dan penguatan kebangsaan. Khusus bagi Indonesia, pemerintah harus secara tepat memahami semangat (ghirah) dan aspirasi umat Islam sebagai modalitas pembangunan nasional, bukan sebagai ancaman atau dihadap-hadapkan dengan keindonesiaan. 

Hadirkan nilai-nilai universalitas Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jadikan nilai-nilai agama sebagai 'cahaya penuntun' bagi kebangsaan Indonesia sebagaimana isi kandungan sila pertama dasar negara Pancasila dan amanat Konstitusi (UUD 1945) bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pemerintah hendaknya membesarkan (hati) umat Islam--sebagai umat mayoritas--dengan kebijakan yang berkeadilan (bukan memarginalkan). Perkuat perannya dalam mengisi dan mempertahankan keindonesiaan sebagaimana perannya dalam mewujudkan kemerdekaan. 

*) Pemerhati Masalah Kebangsaan