REPUBLIKA.CO.ID, Pameran politik selalu semakin semarak menjelang pesta demokrasi. Semua parpol tentunya akan berupaya tampil memukau menjelang pemilu yang, kalau tak ada kendala, akan diselenggarakan tahun depan. Ditambah lagi semarak 152 pilkada selama 2013. Barangsiapa mampu tampil paling memesona, maka akan punya prospek bagus.
Di dalam pameran politik, dihadirkan 'stan politik' tempat memamerkan 'barang politik', seperti simbol, platform, hingga tokoh-tokoh parpol. Pameran politik boleh jadi berbeda dengan pameran pada umumnya. Dalam pameran busana, misalnya, masyarakat menjadi pengunjung stan-stan yang tersedia. Sedangkan dalam pameran politik masyarakat menjadi pihak yang dikunjungi. Parpol akan mengunjungi masyarakat lewat temu langsung maupun tak langsung.
Bentuk pameran politik secara langsung dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, seperti kampung-kampung, gubuk-gubuk di kolong jembatan, tempat pengungsian, hingga sekretariat serikat buruh. Di sana 'barang politik' akan dipamerkan secara langsung di hadapan masyarakat. Tujuan lainnya untuk menyerap aspirasi dan kritik terhadap 'barang politik' secara langsung.
'Stan politik' dapat pula dihadirkan tanpa harus ditempatkan di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Lewat iklan-iklan politik di televisi, radio, dan internet, parpol dapat memamerkan 'barang politik'. Dalam pameran politik seperti ini, 'barang politik' yang dipamerkan parpol ditempatkan di 'stan politik virtual'. Dalam 'stan politik virtual', masyarakat tak dapat menyentuh langsung 'barang politik' yang dipamerkan, tetapi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Ketertarikan masyarakat mengunjungi suatu pameran politik bukan semata-mata karena ingin melihat 'barang politik' yang dipamerkan. Pameran politik biasanya disisipi dengan beragam hiburan: pembagian uang, sembako, hingga konser dangdut. Tak jarang tokoh yang dihadirkan dalam pameran politik merangkap menjadi penyanyi dangdut. Atau bisa saja parpol memamerkan seorang penyanyi dangdut sebagai 'barang politik'. Tentu saja parpol tersebut tak perlu membayar penyanyi sewaan dalam kampanyenya.
Alhasil, pameran politik menjadi ramai bukan karena masyarakat berhasrat ingin lebih dekat dengan 'barang politik' yang dipamerkan, melainkan karena hiburan-hiburan subjektif di dalamnya. Keterpikatan masyarakat dibangun lewat pemberian hadiah-hadiah saat mengunjungi 'stan politik'. Bagi masyarakat yang tak cerdas atau kritis, tentu akan mudah dipengaruhi seduksi politik.
Namun, bagi pengunjung pameran politik yang cerdas, alasan utama kunjungan mereka adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang 'barang politik'. Mereka mencari tahu visi-misi atau gagasan yang hendak diperjuangkan. Informasi yang didapat dalam pameran politik tersebut dijadikan referensi dalam memutuskan penyaluran suara.
Masyarakat yang cerdas akan coba mendalami makna gagasan-gagasan yang ditawarkan. Mereka terhibur ketika merasa ada gagasan yang cocok dengan kebutuhannya, bukan dengan sembako atau kain sarung.
Terkurung dunia citra
Yang perlu diwaspadai dalam pameran politik adalah 'sihir hitam' citra. Citra yang dimaksud adalah citra yang bukan terformat lewat kejeniusan merancang gagasan, melainkan lewat rekayasa perilaku. Citra dibentuk lewat manipulasi tindakan. Di 'stan politik' dipamerkan tokoh dengan citra artifisial.
Yasraf Amir Piliang dalam Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas menggambarkan sebuah dunia politik yang dikendalikan citra. Di dalam dunia politik citra, terjadi berbagai macam bentuk penipuan, rakayasa, pemalsuan, simulasi realitas, yang mengaburkan batas-batas benar atau salah, asli atau palsu, dan jujur atau bohong.
Tokoh ditampilkan lewat polesan-polesan tertentu untuk membentuk citra dan tanda artifisial. Dalam dunia politik yang dikendalikan citra, di hadapan masyarakat tampil tokoh dengan kemampuan menokohi masyarakat lewat citra buatan, bukan citra alami yang merefleksikan sikap diri. Tujuannya untuk menyantet opini publik.
Akibat buruknya, ketika tokoh dengan citra dan tanda palsu ini memenangkan posisi kekuasaan, yang terjadi adalah 'pembelokan tanda dari tujuan realitas'. Artinya, semua janji-janji politik di masa kampanye, gagasan-gagasan yang di pamerkan sebagai 'barang politik', tidak pernah terwujud dalam dunia realitas politik.
Misalnya, ada sepasang kandidat yang mengaku mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat program bagi-bagi uang Rp 1 juta per bulan per kepala keluarga (KK). Pada tataran realitas, tanda kemudian berubah sebab program tersebut tak mampu direalisasikan.
Tanda mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat hanya terkurung dalam dunia politik citra, tidak pernah menjadi 'menjejakkan kakinya dalam dunia realitas'. Seorang pemimpin dengan citra artifisial tak akan merealisasikan program kerja yang diumbarnya di 'stan politik'. Akan terjadi kesenjangan antara citra dan tindakan yang dilakukan saat telah memperoleh kekuasaan.
Tindakan pemimpin bercitra artifisial bukan manifestasi dari citra yang dibangunnya. Jika saat menggelar pameran politik yang dikampanyekan adalah pemberantasan korupsi, maka saat telah menjabat justru melindungi koruptor, bahkan terlibat korupsi.
Pihak yang bersaing pun tak lagi mengutamakan kemampuan intelektualitasnya. Konsultan kampanye sebagai 'dukun citra' memainkan peranan penting dalam memformat citra artifisial. Kualitas atau keindahan 'barang politik' tak lagi dibangun lewat polesan-polesan kecerdasan mengelola negara, melainkan polesan citra. Adu intelektualitas atau gagasan hanya menjadi formalitas belaka dalam debat kandidat.
Persaingan politik berlangsung bukan dalam rivalitas gagasan, tetapi rivalitas citra. Tokoh-tokoh yang dihadirkan lewat 'stan politik' memiliki citra yang tak terbentuk lewat gagasannya, tetapi lewat kemampuan bernyanyi, bermain gitar, daya tarik seksual, kekayaan, dan hal-hal subjektif lainnya.
Alhasil yang hadir di banyak pameran politik adalah 'barang politik' yang sekadar populis, tetapi tak memiliki kualitas memadai. Parpol cenderung lebih suka memamerkan tokoh yang punya banyak penggemar ketimbang tokoh yang punya banyak pengalaman dan solusi akurat untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara.
Jika tak cerdas menilai, maka pameran politik kembali menjadi bencana lahirnya elite-elite politik amoral. Andil masyarakat atas kerusakan negara karena salah memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden harus dicegah lewat edukasi-edukasi politik oleh kelompok masyarakat yang kritis.
Mengharapkan peran parpol untuk mendidik masyarakat tampaknya menjadi hal yang sia-sia. Sebab, parpol yang ada saat ini juga merupakan bagian dari muslihat, kepalsuan, kejahilan, atau kebobrokan, yang coba menampilkan dirinya lewat citra semu.
Penulis: Bisma Yadhi Putra
Fasilitator Sekolah Demokrasi Aceh Utara
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Aceh.
