Wednesday, 22 Zulqaidah 1435 / 17 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Polemik Nikah Siri

Friday, 07 December 2012, 14:34 WIB
Komentar : 1
Ilustrasi: nikah siri
Ilustrasi: nikah siri

 

Nikah siri di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Mungkin banyak perempuan di Indonesia yang merasakan ketidakadilan akibat penelantaran, pembiaran, perceraian dan diskriminasi dalam rumah tangga akibat dari pernikahan siri.

Dalam Islam, pernikahan disebut rahasia (siri) pada zaman Nabi Saw dan Sahabat dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Tetapi dalam perkembangan masyarakat Indonesia, pernikahan siri mempunyai 3 pengertian.

Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; Atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; Atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka, tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;

Kedua, pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/ kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam).

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Di Indonesia, mengenai perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Artinya, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan pencatatan pernikahan. KUA (bagi umat Islam) dan Catatan Sipil (bagi Non-Islam) agar pernikahannya mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh negara. Sehingga mendapatkan payung hukum dan timbulnya kewajiban serta hak dalam pasangan suami dan istri.

Sebagian masyarakat masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya, hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya, masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika mengurusi kependudukan, dll.

Perempuan, dalam hal ini istri siri, menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, akibat dari pernikahan siri tersebut. Banyak kasus perceraian secara semena-mena dilakukan oleh suami, tanpa istri siri mendapatkan hak atas harta bersama, penelantaran dan pembiaran terhadap istri siri dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar yang jelas, bahkan kekerasan bisa dialami oleh istri siri tersebut. Ataupun di dalam urusan administrasi kependudukan, tidak diakuinya status pernikahan oleh negara, status anak dalam pernikahan siri tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Akibatnya, pihak perempuan yang akan sulit untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Banyak faktor yang melandasi maraknya pernikahan siri di Indonesia. Misalnya, mulai dari ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, kondisi ekonomi yang tidak mampu mencatatkan pernikahan ke KUA, adanya pasangan yang tidak ingin mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan menikah lagi, pejabat PNS yang berpoligami tidak ingin ketahuan berpoligami karena larangan bagi PNS untuk berpoligami.

Intinya adalah, kesadaran hukum bagi setiap warga negara untuk menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Khususnya bagi perempuan, agar lebih cerdas, tidak lemah menghadapi bujuk rayuan manisnya pernikahan tanpa legalitas agama dan negara.

Selain itu, juga penyadaran kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam pernikahan. Juga regulasi dari pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik dan payung hukum, yang sesuai dengan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1987 tentang pernikahan. Agar kasus-kasus perceraian, penelantaran, pembiaran, dalam pernikahan siri tidak marak terjadi lagi. 















Andi Yudistira
Aktivis Perempuan KAMMI Daerah Tangerang Selatan dan Staf Konsultan Hukum LBH Madani.

 

Redaktur : Miftahul Falah
Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap((HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Atasi Masalah Grafiti, ini Cara Kreatif Washington DC
WASHINGTON --  Kota besar seperti ibukota Amerika Serikat, Washington DC, juga menghadapi masalah graffiti karena semakin banyaknya dinding gedung dan tempat umum yang...