Senin , 26 September 2016, 06:01 WIB

KAHIGAMA: Kerja Sama Ekonomi Internasional Perlu Dicermati

Red: M.Iqbal
Suasana diskusi Kahigama di Jakarta, pekan lalu.
Suasana diskusi Kahigama di Jakarta, pekan lalu.

REPUBLIKA.CO.ID,Jakarta -- Keluarga Alumni Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (KAHIGAMA) mengadakan diskusi terbatas dengan para pakar dan pemangku kepentingan mengenai kerja sama ekonomi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP) di Jakarta, Sabtu (17/9). Saling ketergantungan antarnegara yang membutuhkan solusi cepat memunculkan inisiatif kerja sama ekonomi antarnegara yang perlahan mulai menggeser peran World Trade Organization (WTO) yang relatif lebih lambat bergerak mengingat luasnya cakupan dan banyaknya anggota.

Terdapat cukup banyak keuntungan Indonesia dalam kerja sama ekonomi tersebut. Namun, perlu dipertimbangkan pula berbagai tantangan termasuk penyesuaian regulasi dalam negeri.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal sebagai langkah kajian, yang akan dilanjutkan dengan kegiatan serupa pada November mendatang dengan pada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan kedua FGD dimaksud akan dibahas secara lebih tajam melalui penyelenggaraan seminar nasional yang membahas manfaat dan dampak kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra dagang utama pada kuartal pertama 2017 mendatang dengan menghadirkan para pengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dan perwakilan sektor swasta yang terdampak langsung,” ujar Pengurus KAHIGAMA Arwandrija Rukma selaku penanggung jawab kegiatan ini.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menyatakan telah terjadi perubahan besar dalam lingkup perdagangan dan ekonomi dunia seiring dengan adanya peningkatan peran dan kepentingan negara berkembang. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kawasan perdagangan bebas yang pada akhirnya melahirkan megaregionalisme seperti RCEP dan TPP.

Sementara itu, posisi Indonesia dalam rantai nilai global/global value chains (GVC) masih sangat lemah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya lebih dari 12 ribu produk hukum yang saling tumpang tindih.

Yose juga meyakini dengan menghadirkan kompetisi melalui megaregionalisme, hal tersebut akan mampu mengeliminasi berbagai peraturan perundangan yang tidak kondusif dan memperbaiki daya saing Indonesia. Pendapat Yose diamini Adi Dzulfuat selaku Pejabat Fungsional Diplomat Kementerian Luar Negeri.

Adi menyarankan perlunya reformasi kebijakan ekonomi dan upaya perbaikan akses pasar. Terkait hal ini, Direktur Kerja Sama Asean Kementerian Perdagangan Donna Gultom mengemukakan pandangannya saat ini tidak ada pilihan lain selain memperbaiki kapasitas untuk terus berkompetisi dengan negara lain.

Untuk itu, edukasi publik tentang pentingnya inovasi dan kompetisi menjadi penting. Terkait dengan TPP, Alexander C. Chandra dari The Habibie Center menekankan kembali apakah Indonesia serius dalam menjajaki kemungkinan bergabung dalam perjanjian yang mengatur 40 persen total perdagangan dunia ini.

Selain pertimbangan akses pasar, Alexander juga menggarisbawahi political cost untuk bergabung dengan TPP sangat besar, misalnya terkait dengan isu ketenagakerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement), dan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dengan negara/Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Komentar senada juga diungkapkan Dedy Permadi dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Ketatnya persyaratan yang tertulis dalam 30 chapter pembahasan di TPP dan adanya legal gap yang besar antara perjanjian TPP dan peraturan dalam negeri membuat Indonesia memerlukan kajian yang mendalam.

Sementara itu, perlu ada penguatan proses perundingan dalam RCEP yang saat ini tengah berjalan. Dalam sesi yang dimoderasi oleh Agus P. Saptono ini, turut hadir Netty Muharni dari Kemenko Perekonomian yang menyampaikan Pemerintah RI sedang melakukan analisis terkait peluang dan tantangan masing-masing skema kerja sama ekonomi.

Sementara itu, Taufikurrahman dan Angga Antagia dari Indonesia Services Dialogue menyampaikan harapan dari kalangan pengusaha agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah RI dapat sejalan dengan kebutuhan dan kesiapan kalangan swasta nasional.

Sumber : Pers Rilis