Senin, 21 Jumadil Akhir 1435 / 21 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Mengurus ITUP, Biayanya Dua Kali Biaya Resmi

Rabu, 02 Mei 2012, 10:34 WIB
Komentar : 0
Stop pungli, Ilustrasi
Stop pungli, Ilustrasi

Maraknya pemberitaan kasus korupsi dan kebobrokan mental birokrasi tidak menyurutkan oknum pegawai untuk melakukan pungli. Ini pengalaman yang saya alami ketika mengurus ITUP (Ijin Tetap Usaha Pariwisata) di Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Minim pengalaman mengurus soal ijin, saya datang ke kantor Dinas Pariwisata untuk menanyakan prosedur dan syarat kelengkapan administrasi, tidak lupa menanyakan biaya perijinan. Dikatakan oleh salah seorang pegawai biayanya Rp 15 juta.

Tidak percaya dengan biaya yang Rp 15 juta tersebut, sesampainya di kantor saya telepon kantor Dinas untuk cross check biaya perijinan. Dijawab di ujung telepon biayanya sama saja. Kemudian saya browsing di web milik pempov, di situ tercantum biaya retribusi untuk ITUP Rp 7,5 juta.

Berbekal informasi biaya retribusi, saya bertekad untuk mengurus sesuai prosedur yang berlaku dan melengkapi syarat-syarat administrasi lainnya. Saya datang kembali ke kantor Dinas dan menemui pegawai yang ada di sana, dan saya serahkan semua berkas. Lagi-lagi dia katakan biayanya Rp 15 juta. Saya jelaskan biaya retribusi resmi hanya Rp 7,5 juta, koq mahal sekali? Apa gak bisa kurang? Dia bilang emang segitu biayanya.

Akhirnya saya sampaikan kepada bos di kantor soal biaya yang berlaku. Karena si bos sanggup, apa boleh buat, dengan perasaan dongkol saya nyatakan deal.

Saya hanya berharap gubernur menata kembali birokrat yang ada di lingkungan pemprov DKI. Bila perlu ganti semua pegawai dan pejabat korup, mutasikan mereka ke bagian dinas kuburan, biar mereka bisa instropeksi di kuburan. Jangan biarkan korupsi berkembang biak di DKI.


Kiansantang Rawayan

Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api(HR. Tirmidzi)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  dragoeninsdie Rabu, 25 Juli 2012, 16:36
kalo pemimpinnya bersih...yg dibawah ikutan bersih dan ga berani macem-macem....lha kalo pemimpinnya doyan upeti...yg dibawahnya apa berani ngelawan?
  necky Kamis, 24 Mei 2012, 13:05
kalau penduduk jakarta, mendingan pilih orang solo yang mecatin anak buahnya karena ga mau berubah soal ijin....ada rekamannya tuh
  charita Rabu, 23 Mei 2012, 02:31
Padahal punya agama,mencuri itu haram.!!Apalagi memeras..itu zolim
  arti Jumat, 11 Mei 2012, 12:19
Saya dan 1700an orang peserta ujian, lulus rekrutmen CPNS DKI 2011 TANPA BIAYA sepeser pun sebagai uang sogokan atau apa lah istilahnya. Perlahan tapi pasti Reformasi birokrasi sudah mulai berjalan di Pemprov DKI. Saya adalah bukti nya
  fokemon Senin, 7 Mei 2012, 10:07
Ya sebagian biaya itu untuk kesejahteraan pegawai.