Monday, 06 August 2012, 13:29 WIB

Myanmar Surati Pimpinan DPR Soal Rohingya

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Djibril Muhammad
Antara/Regina Safri
An advisory board member of the ruling party, Democrat Party, Marzuki Alie. (file photo)
An advisory board member of the ruling party, Democrat Party, Marzuki Alie. (file photo)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komentar-komentar keras pemerintah dan masyarakat Indonesia tentang kekerasan terhadap Muslim Rohingya membuat Pemerintah Myanmar melayangkan surat ke DPR.

"Mereka menjelaskan kejadian Rohingnya tidak seperti apa yang disebut di Indonesia," kata Marzuki Alie kepada Republika, Senin (6/8), di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta.

Marzuki mengatakan, dalam surat yang ditujukan khusus pada DPR, Pemerintah Myanmar menyatakan tak ada diskriminasi apalagi genosida terhadap Etnis Rohingya. "Mereka tidak sepakat dengan komentar-komentar yang beredar di Indonesia," ujarnya.

Dalam surat itu pemimpin Myanmar menjelaskan bahwa kekerasan terhadap Etnis Rohingya terjadi karena kasus perkosaan dan perampokan yang dilakukan tiga orang Rohingya terhadap seorang ibu muda di desa Kyauk Ni Maw, Rakhine State. Peristiwa itu, imbuh Marzuki mengutip surat yang sama, akhirnya menimbulkan perang antarsuku.

Klarifikasi yang disampaikan Pemerintah Myanmar menurut Marzuki sangat wajar. Namun begitu tetap perlu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Marzuki menyambut baik tim pencari kebenaran yang dibentuk PBB.

Selama ini Indonesia terbilang negara yang cukup kritis terhadap kekerasan Etnis Rohingya di Myanmar. Presiden SBY misalnya menyurati langsung pemimpin Myanmar untuk mempertanyakan tragedi kemanusiaan Rohingya. Sebelumnya DPR juga menyurati pemimpin parlemen negara-negara OKI untuk mengirimkan pernyataan sikap pada pemerintah Myanmar mengenai tragedi Rohingya.

loading...