REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintahan baru Israel resmi dilantik, Senin (18/3). Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan Israel membuka peluang berdamai dengan Palestina meski ditentang sejumlah pejabat.
Netanyahu kembali menjabat sebagai PM Israel setelah mendapat dukungan dari sayap kanan yang notabene mendukung pemukiman ilegal Yahudi di wilayah yang diduduki Israel. Sehingga legislator pemerintahan Netanyahu kali ini dijabat pro permukiman ilegal Yahudi, yang tentu menghambat setiap upaya untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina.
Menteri Pertahanan Israel yang baru, Moshe Yaalon menentang setiap pembatasan pemukiman, termasuk di Tepi Barat dan bangunan milik warga Palestina. Anggota Partai Likud ini menentang permintaan Pemerintah Palestina yang meminta Israel menghentikan pembangunan pemukiman hingga perundingan damai kembali digelar.
Yaalon menggantikan Ehud Barak yang sering dituduh pemukim Yahudi menghambat proyek pemukiman. Apalagi, konstruksi permukiman Israel harus ditandatangani departmen pertahanan Israel.
Tidak hanya itu, Menteri perumahan Israel yang baru, Uri Ariel menegaskan pemerintahan Israel yang baru bakal terus memperluas pemukiman Yahudi, meski Netanyahu menyatakan pemerintahannya yang baru siap melanjutkan perundingan damai dengan Palestina.
"Dengan mitra Palestina yang bersedia untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik, Israel akan siap untuk kompromi bersejarah yang akan mengakhiri konflik dengan Palestina selamanya," kata Netanyahu seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (19/3).
| Reporter : Rr. Laeny Sulistyawati |
| Redaktur : Karta Raharja Ucu |
| Sumber : Reuters |
