REPUBLIKA.CO.ID, Akibat ditahannya dana pajak warga Palestina oleh Pemerintah Israel, Pemerintah Palestina tidak bisa membayarkan gaji para pegawai mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari akibat gaji yang tak kunjung dibayar.
Direktur pajak bea cukai dan PPN Palestina, Ahmad al-Hilou menyayangkan sikap Israel yang menahan dana pajak Palestina itu. Hilou mengatakan, jika Israel masih terus menahan dana pajak tersebut, maka beberapa orang delegasi Palestina akan menemui pejabat Israel pada 28 Februari untuk merundingkan persoalan dana pajak tersebut.
“Gaji pegawai negri masih tertahan karena untuk urusan politik Israel,” katanya, seperti dilaporkan kantor berita Ma’an (19/2).
Aksi mogok kerja para pegawai negeri dan buruh di Palestina kian parah. Pegawai negeri Palestina di sektor publik hampir lima bulan tak mendapatkan gaji mereka. Aksi mogok kerja itu sebenarnya tidak ditujukan kepada pemerintah Palestina. Warga Palestina sebenarnya memahami persoalan mengapa gaji mereka tak kunjung dibayar.
Dana pajak yang saat ini berada di tangan Israel setidaknya berjumlah 100 juta dolar AS. Dana tersebut ditahan Israel sebagai respons atas pengakuan PBB terhadap Palestina sebagai negara pengamat nonanggota di PBB. Israel menahan dana pajak itu dengan dalih untuk membayar tunggakan listrik Palestina ke Pemerintah Israel.
