Rabu, 04 Juli 2012, 15:58 WIB

Pembukaan Konsulat RI di Ramallah Masih Dikaji

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Djibril Muhammad
Andika Wahyu/Antara
Ketua DPR RI Marzuki Alie
Ketua DPR RI Marzuki Alie

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina, pemerintah Republik Indonesia (RI), berencana membuka konsulat di Ramallah-Palestina. Namun, menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, pembukaan kantor tersebut harus dikaji dan dipikirkan lagi. Karena, kalau lokasinya di sana seolah-olah Indonesia mengakui eksistensi Israel di Ramallah.

"Pembukaan kantor tersebut masih perlu dipikirkan lagi karena kan daerah Ramallah masih dikuasai Israel," ujar Marzuki usai menghadiri acara International 'Conferenece For The Freedom Palestine', di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Menurut Marzuki, pembukaan kantor konsulat tersebut dilakukan untuk lebih mendekatkan pemerintah Indonesia di sana. Agar, informasi-informasi aktual bisa langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi, tidak melalui proses yang lebih panjang. "Duta besar kita kan di Yordania," kata Marzuki.

Pemerintah, sambung Marzuki, tentu sudah memikirkan mengapa lokasi konsulat tersebut dipilih di Ramallah. Namun, karena mempertimbangkan daerah tersebut hingga saat ini masih dikuasai Israel, maka pembukaan kantor tersebut masih belum dilaksanakan sampai dengan saat ini.

Saat ditanya apakah ada opsi di lokasi lain, Marzuki mengatakan, bisa saja pembukaan konsulat tersebut dilakukan di tempat lain. Namun, kalau di Gaza fasilitas yang ada semuanya habis. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti air minum saja, susah. "Saya kan pernah masuk sendiri ke sana melihat langsung," tegas Marzuki.

Oleh karena itu, kata dia, Ia selalu berusaha di dalam forum-forum internasional untuk menyerukan agar blokade Israel ini bisa diakhiri. Karena, ini menyangkut kemanusiaan. Bukan hanya bicara kemerdekaan Palestina saja. "Banyak anak-anak yang meninggal karena kekurangan konsumsi yang harusnya mereka dapatkan," imbuh Marzuki.

Menurut Marzuki, Ia berharap negara-negara lain memberikan penampungan terhadap pengungsi Palestina. Karena, pengungsi Palestina tentu harus mendapatkan bantuan dari negara-negara di dunia tidak hanya Indonesia. Semua negara di dunia, harus berpikir tentang kemanusiaan, tidak hanya kemerdekaan tapi juga kebebasan.

"Jadi jangan diskriminatif, //double standard//. Manakala ada kepentingan sendiri, kita berpikir tentang HAM tapi manakala tidak berkepentingan dengan kita melupakan HAM," papar Marzuki.

Sementara menurut Imam Jamaah Muslimin Hizbullah, KH Muhyiddin Hamidy, konferesni ini sangat baik sebagai upaya untuk membebaskan Palestina dari penjajahan. Karena, dihadiri dari negara yang ada di utara seperti Inggris sampai negara yang ada di Selatan seperti Nigeria. 

Usaha pembebasan Al Aqso, kata Muhyiddin, telah banyak dilakukan untuk melahirkan komitmen pembebasannya. Tapi hasilnya, masih terbatas. Mudah-mudahan, setelah konferensi bisa menghasilkan sesuatu. "Ini harapan semua," imbuh Muhyiddin.