Selasa , 24 October 2017, 18:21 WIB

Pejabat AS: Gatot yang Memilih tak Berangkat ke Amerika

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah
Republika/Yasin Habibi
 Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Dalam Negeri AS mengklaim, kantor Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah diberi peringatan mengenai kemungkinan penundaan untuk memasuki AS karena adanya protokol keamanan.

Menurut departemen tersebut, setelah adanya insiden penolakan, Gatot segera mendapatkan kursi guna penerbangan selanjutnya dan dipersilakan memasuki AS.

"Masalah penolakan penerbangan Jenderal Gatot langsung diselesaikan dan dia diberi rujukan pada penerbangan selanjutnya dan dipersilakan untuk naik. Tapi dia memilih untuk tidak naik," ujar juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Dave Lapan, dikutip Sydney Morning Herald, Selasa (22/10).
 
"Pemerintah AS selalu memastikan semua orang yang bepergian ke Amerika Serikat telah di-screening dan diperiksa dengan benar. Kami menyesal Jenderal dan istrinya merasa tidak nyaman akan hal ini," tambah dia.
 
Klaim Departemen Keamanan Dalam Negeri AS ini seolah membantah kabar sebelumnya bahwa Gatot telah ditolak untuk memasuki AS. Pemerintah AS menyatakan, gagalnya Gatot untuk memasuki AS disebabkan oleh penolakan dari Gatot sendiri.
 
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta dirinya tidak berangkat ke Amerika Serikat (AS) saat melaporkan adanya penolakan dari Pemerintah AS atas rencana kunjungannya ke negara itu, pada Sabtu (21/10).
 
"Begitu saya tidak bisa berangkat, saya lapor juga ke Presiden, Presiden mengatakan ya sudah tidak usah berangkat," kata Gatot ditemui di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10).

Gatot menyebutkan, dirinya berangkat AS karena menjalankan perintah Presiden sebab ia merupakan perwakilan pemerintah. "Begitu saya tidak bisa berangkat saya lapor ke Presiden, lapor ke Menko Polhukam dan Menlu, maka saya tidak boleh berkomentar apa pun juga, tanya lah ke Menlu," katanya.