Selasa , 17 October 2017, 11:08 WIB

Myanmar Bangun Kembali Rumah yang Hancur di Rakhine

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Esthi Maharani
Gemunu Amarasinghe/AP
Suasana kamp pengungsian etnis Rohingya pasca konflik tahun 2012 di Sittwee, Negara Bagian Rakhine Myanmar, (15/5/2013)
Suasana kamp pengungsian etnis Rohingya pasca konflik tahun 2012 di Sittwee, Negara Bagian Rakhine Myanmar, (15/5/2013)

REPUBLIKA.CO.ID, MAUNGDAW - Myanmar telah meluncurkan sebuah proyek pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur di negara bagian Rakhine. Kantor berita Myanmar melaporkan, proyek ini berada di bawah mekanisme Union Enterprises for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development (UEHRD).

Proyek yang telah dimulai pada Senin (15/10) ini diperuntukkan bagi masyarakat etnis Mro di desa Kondaing, Rakhine. Proyek tersebut diluncurkan tiga hari setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengumumkan UEHRD, yang diketuai oleh dirinya sendiri

Dilansir dari Xinhua, UEHRD melibatkan sektor swasta, organisasi non-pemerintah lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, negara-negara sahabat dan badan-badan PBB juga turut dilibatkan.

Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan, dan Pemukiman Kembali Myanmar, Win Myat Aye, meletakkan batu pertama untuk menandai dimulainya rekonstruksi rumah. Delegasi menteri tersebut juga mengunjungi beberapa desa lain di Kota Maungtaw, termasuk desa Pantawpyin yang berpenduduk mayoritas Muslim dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk desa itu.

Suu Kyi, dalam sebuah pidato kenegaraan pada Kamis (12/10) lalu, memprioritaskan tiga tugas utama yang harus dilakukan di Rakhine. Tugas-tugas itu adalah pemulangan pengungsi yang telah menyeberang ke Bangladesh dan memberikan bantuan kemanusiaan secara efektif; pemukiman kembali dan rehabilitasi; dan pembangunan wilayah serta pembangunan perdamaian yang abadi.

Pemerintah Myanmar juga menjamin kesiapan untuk menerapkan proses verifikasi dan pemulangan. Pemulangan harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati dalam pernyataan bersama antara Kementerian Luar Negeri Myanmar dan Bangladesh pada 1992.