Tuesday, 6 Jumadil Awwal 1439 / 23 January 2018

Tuesday, 6 Jumadil Awwal 1439 / 23 January 2018

Carles Puigdemont Ogah Klarifikasi Kemerdekaan Katalunya

Senin 16 October 2017 16:43 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Ani Nursalikah

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

Foto: Ivan Alvarado/Reuters

REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Pemimpin Katalan Carles Puigdemont tolak mengklarifikasi rencana Katalunya melepaskan diri dari Spanyol. Ia malah meminta melakukan pembicaraan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memberi Puigdemont waktu sampai Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat (08:00 GMT) untuk membuat posisinya jelas dan sampai Kamis untuk berubah pikiran jika dia tetap meminta untuk memisahkan diri. Rajoy telah mengancam pemerintah akan menunda otonomi Katalunya jika Puigdemont memilih pemisahan diri, dilansir dari Aljazirah, Senin (16/10).

Dalam suratnya kepada Rajoy pada Senin menjelang batas waktu, yang diterbitkan oleh media Katalan, Puigdemont tidak secara langsung menjawab ya atau tidak apakah dia menyatakan kemerdekaan. Dia mengatakan tawaran dialog itu jujur dan tulus.

Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan pada 10 Oktober, kemudian menunda efek deklarasi tersebut setelah delapan detik, membiarkan pintu terbuka untuk berdialog dengan pemerintah pusat di Madrid. Tapi pembicaraan itu belum terjadi. Kementerian peradilan Spanyol mengatakan pada Senin bahwa surat Puigdemont tidak dianggap "sah" karena tidak memiliki kejelasan.

Rajoy belum menanggapi surat Puigdemont, dan diharapkan untuk meminta Pasal 155 konstitusi Spanyol, yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengendalikan pemerintahan daerah Katalunya. Pasal 155 belum pernah digunakan sebelumnya.

"Rajoy memiliki masalah karena harus tampil sebagai orang kuat, karena ini adalah tema Partai Populer sayap kanan sejak Francoisme," ucap Jordi Graupera, seorang analis politik Catalan dan peneliti di universitas Princeton.

Partai Populer didirikan oleh mantan menteri pemerintahan Francisco Franco yang merupakan sayap kanan-jauh dan otoriter yang memerintah Spanyol dari 1939 sampai 1975.

Franco melarang budaya minoritas dan bahasa seperti Katalan dalam upaya untuk homogenisasi Spanyol. Banyak di Katalunya masih merasa budaya mereka terancam karena kebijakan Partai Populer yang anti-Katalan.

"Posisi Rajoy untuk terus mendorong Catalunya kembali, tidak mengejutkan, mengingat Partai Populer telah berpuluh-puluh tahun membangun sebuah platform yang meniadakan kemungkinan legitimasi bagi Katalunya untuk menjadi subjek politik, dan berusaha untuk mencairkan semua perbedaan budaya," kata Graupera.

Orang-orang Katalan memilih pada 1 Oktober untuk memisahkan diri dari Spanyol dalam sebuah referendum yang dirusak oleh kekerasan.

Konstitusi 1978 di Spanyol memutuskan bahwa negara tersebut tidak dapat dibagi, dan memberi kekuasaan eksklusif kepada pemerintah nasional untuk mengadakan referendum.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES