Senin , 09 October 2017, 16:39 WIB

Prancis Klaim tak akan Akui Deklarasi Kemerdekaan Katalunya

Rep: Marniati/ Red: Nur Aini
EPA-EFE/XOAN REY
Orang-orang membentangkan bendera pro-kemerdekaan Katalunya dalam sebuah demonstrasi di Santiago de Compostela, Provinsi Galicia, Spanyol, Sabtu (30/9). Katalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada Ahad (1/10), meski telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.
Orang-orang membentangkan bendera pro-kemerdekaan Katalunya dalam sebuah demonstrasi di Santiago de Compostela, Provinsi Galicia, Spanyol, Sabtu (30/9). Katalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada Ahad (1/10), meski telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis mengatakan pihaknya tidak akan mengakui Katalunya jika pemerintah daerah terus berusaha untuk mendeklarasi kemerdekaan sepihak dari Spanyol. Menteri Luar Negeri Perancis, Nathalie Loiseau mendesak kedua belah pihak untuk menegosiasikan jalan keluar dari krisis yang dipicu oleh referendum pekan lalu.

"Jika ada deklarasi kemerdekaan, itu akan sepihak, dan itu tidak akan diakui," kata Nathalie Loiseau seperti dilansir The Guardian.com, Senin (9/10).

Ia mengatakan Katalunya tidak dapat ditentukan oleh pemungutan suara yang diselenggarakan oleh gerakan kemerdekaan lebih dari sepekan yang lalu. Krisis ini perlu diselesaikan melalui dialog di semua tingkat politik Spanyol.

Loiseau juga mengulangi peringatan komisi Eropa bahwa Katalunya yang independen akan berada di luar Uni Eropa dan wajib mengajukan permohonan kembali untuk keanggotaan. Menurutnya, jika kemerdekaan diakui maka secara otomatis Katalunya meninggalkan Uni Eropa.

Presiden Katalan, Carles Puigdemont, dijadwalkan membawa hasil referendum di hadapan parlemen daerah pada hari Selasa.

Menurut pemerintah Katalan, 90 persen peserta memilih untuk merdeka dalam referendum pada 1 Oktober, dengan 2,3 juta dari 5,3 juta pemilih terdaftar di Katalunya memberikan suara. Masih belum jelas apakah Puigdemont hanya akan mengumumkan hasil referendum atau akan mendeklarasi kemerdekaan sepihak.

Puigdemont mengaku menyesalkan keengganan pemerintah Spanyol untuk menegosiasikan masalah ini. "Jika negara Spanyol tidak menanggapi secara positif, kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan," katanya.