REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR-RI, Toriq Hidayat menilai Kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) yang kerap berganti tak hanya merepotkan kalangan guru dan siswa. Hal tersebut, lanjut dia, juga menunjukan pemerintah tidak memiliki konsep pendidikan yang berkelanjutan.
Selama ini perubahan kurikulum sangat merepotkan. "Kita butuh grand desain pendidikan yang berkelanjutan. Jika terjadi pergantian menteri tidak perlu ganti kebijakan lagi karena sudah ada grand desainnya," ujar dia dalam keterangan pers, Kamis (28/7).
Toriq yang juga menjadi anggota Panja Evaluasi Dikdasmen menilai saat ini pemerintah seperti mengalami kesulitan dalam merumuskan model yang tepat bagi pendidikan di Tanah Air. Hal itu dibuktikan dengan tidak konsistennya kurikulum yang silih berganti sesuai dengan pergantian menteri, menandakan pemerintah belum memiliki konsep pendidikan yang berkelanjutan.
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru produk pemerintah yang terlalu banyak revisi baik dari segi isi maupun materi. Banyaknya revisi menyulitkan pendidik untuk mempelajari dan menggunakannya sebagi pedoman dalam pembelajaran.
Di sisi lain, masih berlakunya dua kurikulum dalam satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 menyulitkan Guru dalam melakukan pendekatan, strategi, model pembelajaran, materi, serta penilaian yang berbeda dengan tuntutan kurikulumnya. Untuk itu, Toriq mengatakan, Panja Evaluasi Dikdasmen mengajak organisasi guru untuk memberikan masukan pengelolaan secara umum (grand design) tentang pendidikan nasional.
Peran praktisi pendidikan sangat penting untuk dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah, sehingga grand design pendidikan nantinya diterapkan oleh penyelenggara pendidikan dan guru. "Kita belum punya grand desain pendidikan, padahal pendidikan itu penentu peradaban dan kompleksitas masalah pendidikan kita sangat luar biasa," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
